Agung Nugroho
Ketua Rekan Indonesia
Masih ingat ketika Anies Baswedan menerapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat ini dimulai September 2020 silam yang lebih dikenal dengan “Menarik Rem Darurat”? Saat itu angka pasien positif Covid-19 terus menanjak hingga mencapai total 52.321 orang per 11 September. Jokowi juga sudah menyampaikan kepada menterinya agar mendahulukan kesehatan ketimbang ekonomi.
Meski kebijakan Anies Baswedan sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi, namun saat itu berbondong-bondong para menteri Jokowi ini melakukan serangan dengan mengkritik kebijakan Anies Baswedan dalam menarik rem darurat tersebut.
Kita masih ingat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagian besar kegiatan perkantoran akan tetap berlangsung melalui kebijakan jam kerja yang fleksibel. Padahal, Anies akan menutup seluruh perkantoran, kecuali 11 sektor.
Dalam rapat daring para menteri koordinator dengan Anies pada 10 September 2020, Airlangga juga mengkritik pengumuman PSBB total karena menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada merosotnya indeks harga saham gabungan (IHSG). Sehari setelah Anies mengumumkan rencana itu, IHSG pada 10 September anjlok 257,9 basis point (bps) atau 5,01 persen.
Kita juga masih ingat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan pernah mengkritik pasar saham yang anjlok senilai Rp 300 triliun. Menurut dia, pernyataan Anies soal kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU yang menipis telah menimbulkan kepanikan.
Demikian juga Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut-ikutan menyerang Anies dengan memperkirakan PSBB total Jakarta bisa membuat perekonomian kuartal ketiga tahun ini semakin terjal.
Deja vu lonjakan angka Covid-19 Juni 2021 mengulang kembali apa yang terjadi September 2020 lalu, namun yang berbeda dari lonjakan Covid-19 pada Juni 2021, Anies Baswedan belum melakukan langkah untuk menarik rem darurat demi menekan angka Covid-19 yang tiap hari bertambah.
Apakah dengan belum ditariknya rem darurat lalu Anies aman dari tekanan? Ternyata tidak. Selama situasi pandemi Covid-19 ini masih dipenuhi unsur kepentingan politik maka tekanan kepada Anies Baswedan tetap dilakukan meski Anies tidak menerapkan rem darurat. Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet Letkol TNI Laut M. Arifin sempat mendesak Pemprov DKI menarik rem darurat: PSBB secara ketat.
“Jakarta sekarang masih macet, bagaimana ini pemerintah provinsinya? Ini kebijakan harus sinergis saat ini. Segera lakukan PSBB seperti awal, kecuali memang mau warganya kolaps, silakan,” kata Arifin sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (15/6/2021).
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pada September 2020 juga melakukan serangan kepada Anies Baswedan saat melakukan rem darurat, kini malah mendesak agar Anies Baswedan segera menarik rem darurat. Melalui Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza menyampaikan rem darurat diperlukan guna menekan penularan Covid-19 yang semakin tak terkendali.
“Jangan sampai terlambat lindungi warga, segera tarik rem darurat,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6/2021).
Anthony menilai PSBB ketat bisa meredam lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota. Jumlah pasien yang terinfeksi virus corona memang melonjak sejak 9 Juni 2021. Penambahannya mencapai di atas 2 ribu orang per hari. Sepertinya PSI kehilangan panggung untuk menyerang Anies Baswedan karena tidak melakukan penarikan rem darurat, sehingga sekarang mendukung upaya Anies tahun 2021 yang dulu mereka serang.
Dan yang paling lucu adalah tidak ada pernyataan dari tiga menteri yang pada 2020 menyerang Anies karena melakukan penarikan rem darurat, padahal saat ini kondisi yang sama juga terjadi yaitu saham anjlok, dan dikuti dengan rupiah yang melemah.
