Oleh: Achmad Fachrudin*
Barisan.co – Hari pertama masa tugasnya sebagai Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini atau biasa disapa Risma melakukan blusukan ke kawasan kumuh dan banyak dihuni gelandangan di Fly Over Pramuka, Jalan Pramuka Sari II, pada Senin (28/12/2020). Tidak sekadar blusukan, Risma mengajak para gelandangan untuk bersedia direlokasi ke pemukiman lebih layak. Bagi Risma, langkah semacam itu biasa saja karena acapkali dilakukan ketika menjabat Walikota Surabaya. Namun karena dilakukan di Jakarta dan dalam posisinya sebagai Mensos, langkah tersebut dianggap kurang lajim.
Sebagian kalangan memberikan apresiasi terhadap Risma. Seraya menganggap, sebagai bukti, Risma pejabat publik yang tidak saja bekerja diatas meja melainkan juga turun ke bawah untuk melihat realitas empirik masalah yang terjadi. Tetapi sebagian lain menilai, langkah Risma tersebut tidak tepat. Sebagai Mensos, sebaiknya prioritas kerja Risma mewujudkan keadilan sosial dan ketimpangan sosial. Dimulai dengan mengevaluasi dan membenahi distribusi bantuan sosial yang selama ini sering diterpa kasus korupsi. Terakhir dialami oleh Mensos Juliari Batubara yang kemudian dicokok KPK.
Pengamat, atau warganet boleh saja berkomentar dengan gaya (style) kepemimpinan Risma. Selebihnya tentu menjadi hak Risma untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang diinginkan, termasuk bagaimana cara mengekpressikannya. Yang jelas, saat menjadi walikota Surabaya, Risma memiliki style kepemimpinan agak tegas, ekspressif dan melankolis. Sekali waktu bisa meluapkan kemarahannya. Lain kali bisa berlaku lebai (berlebihan). Seperti melakukan sujud syukur saat PT Astra Internasional Tbk bersedia menjalin kerja sama dengan Pemkot Surabaya, Januari 2020.
Dalam kontek Surabaya, barangkali gaya atau karakter kepemimpinan Risma sangat cocok, dan tidak menimbulkan tanggapan beragam dari masyarakatnya. Apapun langkah dan cara Risma dalam mengekspressikan kepemimpinannya akan lebih banyak yang mendukung daripada yang menolak. Salah satu penyebabnya adalah kultur atau etnis Surabaya yang relatif homogen. Hal ini berbeda dengan Jakarta, yang komposisi penduduknya sangat heterogen dan plural.
Spekulasi Risma
Manakala Risma tetap mempertahankan style dan metode kepemimpinan sebagaimana dilakukan ketika memimpin Surabaya atau seperti dilakukan saat melakoni tugas pertamanya sebagai Mensos dengan melakukan blusukan ke kawasan kumis di Jakarta, diperkirakan akan banyak menimbulkan beragam respon, kontroversi dan pro kontra dari berbagai elemen dan komponen masyarakat, baik melalui media konvensional maupun non konvensional, terutama media sosial.
Lebih dari itu, manuver Risma tersebut berpotensi menaikkan suhu politik lokal dan nasional, secara khusus pada relasinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Bahkan bisa menimbulkan benturan komunikasi yang secara head to head menghadapkan Risma versus Anies, dan bisa saja melibatkan kalangan pendukungnya.
Dalam perspektif politik, gaya kepemimpinan Risma cocok dengan kategori apa yang oleh Indonesianis asal Amerika Serikat Herbert Feit disebut dengan solidarity maker. Bisa jadi kepemimpinan tersebut lebih merefleksikan motivasi dan komitmen kuat Risma untuk membangun ikatan solidaritas primordial guna menyelesaikan problem yang terjadi. Tetapi bisa saja langkah Risma dilakukan secara by design untuk sekaligus menggerogoti popularitas dan elektabilitas Anies yang banyak digadang-gadang berbagai lembaga suvei, potensial maju di Pemilu Serentak 2024.
Selain itu, gebrakan Risma dengan mengintensifkan praktik politik populisme sebagai investasi politik Risma ke depan. Atau bakal melempangkan jalan bagi aktor atau figur lain yang akan dimajukan partai politik pengusung Risma untuk melawan Anies di Pemilu Serentak 2024. Dalam situasi politik unpredicable dan penuh turbulensi, biasanya akan ada penumpang gelap (dark rider) atau political rent seeking yang menarik kepentingan pribadi dan kelompok politik tertentu. Baik dilakukan secara by design, maupun secara pragmatis.
Pada jangka pendek, dampak langkah Risma akan terbaca jelang Pilkada DKI 2022, apalagi jika jadi dilaksanakan pada 2022 sebagaimana diisyaratkan pada RUU Pemilu yang akan dibahas oleh DPR. Tetapi jika tetap mengacu UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati yang mendesain Pilkada DKI dilaksanakan serentak pada Pemilu 2024 bersamaan dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, manuver Risma tersebut baru akan berdampak dan tercermati secara empirik pada jelang dan Pemilu Serentak 2024.
Kepemimpinan Anies
Sebagai gubernur dan sekaligus dikenal sebagai seorang intelektual ternama dan humanis, Anies pasti sudah membaca dan memahami konstelasi dan konfigurasi politik semacam ini. Namun nampaknya Anies akan lebih fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai gubernur, dan menyelesaikan problem pokok yang dihadapi Jakarta saat ini. Yakni: mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 dan melanjutkan program strategis atau unggulan lainnya di sekitar dua tahun terakhir masa jabatannya.
Meminjam pisau analisis Herbert Feit, Anies lebih cocok menerapkan apa yang oleh Feit disebut dengan style kepemimpinan administratif maker. Paradigma kepemimpinan Anies khususnya dalam proses pengambilan kebijakan dan program strategis Jakarta kini dan ke depan, selalu bertumpu kepada kekuatan rasionalitas dan konsepsional yang didukung data-data berbasis ilmiah dan empirik yang valid dan realiable, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Hal tersebut ditunjukkan saat Anies pada 29 Maret 2020 mengusulkan lock down bagi Jakarta guna menghadapi wabah Covid-19 namun sayang tidak digubris oleh pemerintah pusat. Dampaknya pandemi di Jakarta dan Indonesia berkepanjangan hingga saat ini. Jika usulan lock down diamini, mungkin pandemi Covid-19 di Jakarta serta imbasnya ke berbagai wilayah di Indonesia tidak seperti saat ini.
Penghargaan lain diperoleh Anies dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) karena dinilai sebagai pemerintah daerah dengan inovasi pengadaan yang mendukung transparansi belanja pengadaan; penghargaan predikat WTP dari BPK untuk tiga tahun berturut-turut, penghargaan Provinsi Terinovatif dari Kemendagri, penghargaan Kota Peduli HAM, Gubernur Terpopuler di Media Digital 2020 pada dalam acara Anugerah Humas Indonesia, bersama Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, Anies terpilih sebagai pimpinan dewan pengarah dalam organisasi C-40 Cities, dan lain sebagainya.
Perspektif Komunikasi
Kenapa berbagai ekspresi nyata dari kepemimpinan Risma ketika menjabat Walikota Surabaya dan kini menapaki karir sebagai Mensos, menarik perhatian media khususnya media on line dan sebagian menjadi viral serta berakibat mempengaruhi opini publik? Sementara kepemimpinan Anies yang banyak menuai prestasi, terlihat kurang menarik perhatian media dan jarang viral. Sehingga mengalami defisit untuk diketahui publik? Jawabannya bisa dicermati dari berbagai perspektif.
Diantaranya karena untuk beberapa hal, apa yang dilakukan oleh Risma berbeda dengan pakem kepemimpinan elit politik selama ini. Perbedaannya dapat dilihat dari pilihan diksi, narasi, intonasi ataupun gestur tubuhnya. Untuk sebagian, apa yang dipertontonkan oleh Risma menjadi daya tarik sendiri bagi sebagian media dan dianggap merupakan konsumsi empuk yang dibidik konsumen media. Sekalipun jika hal semacam ini terus dipertontonkan namun tanpa hasil nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, berpotensi menimbulkan counter productive berupa kebosanan dan kekecawaan publik.
Sedangkan Anies, cenderung mengedepankan kepemimpinan law profile namun lebih ditunjukkan dengan segudang prestasi. Biasanya, prestasi semacam yang diraih oleh Anies, diakui dan dirasakan secara nyata manfaatnya oleh publik namun kurang menarik untuk diliput oleh media, terutama media mainstream. Yang penting dicatat, manakala prestasi Anies terus dikubur-kubur rapat, maka sulit bagi publik memberikan simpati kepada publik. Bahkan bisa saja pada akhirnya melupakan kinerja positif dari Anies.
Ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, selama ini sudah umum diketahui bahwa media mempunyai sejumlah fungsi. Dengan meminjam pandangan McQuail, peran media tersebut bisa menjadi jendela pengalaman yang meluaskan pandangan dan memungkinkan publik mampu memahami apa yang terjadi di sekitarnya tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak, serta pembawa atau penghantar informasi dan pendapat. Namun media bisa juga menjadi agen yang berfungsi mendistorsi, tirai atau atau penutup yang menutupi kebenaran demi pencapaian tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan (escapism).
Bagi Gramsci, media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (the battle ground for competing ideologies). Dalam situasi semacam ini, tulis Alex Sobur dalam buku “Analisis Teks Media”, media massa tidak mungkin berdiri di tengah-tengah. Media akan bergerak dinamis diantara pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain. Kenyataan inilah yang menyebabkan bias di media massa adalah sulit dihindari.
Bias media tersebut, dalam teori agenda setting disebut dengan framing atau pembingkaian. Framing merupakan salah satu teori efek media massa yang menitikberatkan pada bagaimana isi media disajikan. Teori agenda setting mirip teori Jarum Suntik (hypodermic needle theory). Teori ini mengasumsikan, media memiliki kekuatan sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu menahu. Teori ini dikemukakan Wilbur Schramm pada tahun 1950-an. Namun dicabut tahun 1970-an dengan meminta pendukungnya untuk menganggap teori ini tidak ada. Sebab khalayak yang menjadi sasaran media massa itu ternyata tidak pasif.
Selain kedua teori tersebut, ada yang disebut dengan teori kegunaan dan kepuasan (uses and gratifications). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz (1974). Teori ini berpendapat, pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya.
Literasi Media
Di era yang disebut Steve Tesich sebagai Post-Truth dalam artikel berjudul The Goverment of Lies (1992), sulit bagi publik untuk mencegah pemimpin mengaktualisasikan style, metode atau treatment kepemimpinannya. Terlebih lagi manakala didukung oleh suatu regim dan kekuatan modal besar untuk melakukan pencitraan di media dengan dukungan influencer, buzzer, atau endorser. Di era post truth, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, atau keduanya mengalami kekaburan makna.
Akrobat politik Risma dalam bentuk tindakan, ucapan, gestur tubuh, dan sebagainya, berpotensi akan makin gayeng. Termasuk juga kemungkinan dampaknya terhadap relasi komunikasinya dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Relasi tersebut berpeluang terjadi resiprokal kritis-konstruktif namun bisa juga resiprokal kritis-negatif. Lagi-lagi disini peran media cetak, audio visual, radio, on line, dan media sosial menjadi sangat penting.
Lepas dari itu, banyak kalangan optimis, publik Jakarta akan mampu bersikap dewasa, rasional, kalkulatif, selektif dan kritis dalam mensikapi gaya kepemimpinan dan komunikasi politik Risma maupun Anies. Serta pada akhirnya dapat melilih mana emas dan mana loyang. Menjadi tugas dan tanggungjawab kalangan yang memiliki akal sehat dan bergerak di bidang di bidang literasi media untuk memberikan panduan yang jelas, tepat, benar dan objektif bagi publik dalam menilai kinerja pemimpinnya. []
*Achmad Fachrudin adalah
Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah PTIQ
dan Peneliti Literasi Demokrasi Indonesia
