Padahal, dalam RPJMN, pemerintah menargetkan rasio utang tetap di kisaran 39,15% pada 2025.
“Selisih 1% dari PDB itu besar. Kalau PDB kita 23.000 triliun rupiah, maka selisih utang itu bisa mencapai 230 triliun,” jelas Awalil.
Awalil juga mengingatkan bahwa pemerintah selama ini berkomitmen menjaga rasio utang di bawah 40% dari PDB. Namun, proyeksi Bank Dunia menunjukkan bahwa target tersebut akan sulit dicapai tanpa perbaikan serius dalam pengelolaan fiskal.
Ia berharap, pemerintah tidak bersikap menolak atau menyangkal hasil proyeksi ini, melainkan menjadikannya bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
“Semoga laporan ini membuat pemerintah lebih memeriksa seluruh kebijakan fiskalnya, agar defisit tidak terlampau lebar dan pertumbuhan utangnya bisa dikendalikan,” pungkas Awalil.
Laporan lengkap Macro Poverty Outlook 2025 dari Bank Dunia tersebut dirilis pada April 2025 dan menjadi salah satu rujukan penting untuk membaca tren ekonomi Indonesia ke depan. []
Video Selengkapnya:
