BeritaEkonomi

Bantah Akan Hapus Bansos, AMIN Justru Gunakan Cara Inovatif Supaya Lebih Efektif

Avatar
×

Bantah Akan Hapus Bansos, AMIN Justru Gunakan Cara Inovatif Supaya Lebih Efektif

Sebarkan artikel ini
Awalil Rizky (tengah)

BARISAN.CO – Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menawarkan lebih inovatif dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sehingga lebih tepat sasaran dan efektif mengatasi kemiskinan di tanah air.

Anggota Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky dalam diskusi bertema ‘Komitmen AMIN untuk Menambah Anggaran Bantuan Sosial (Bansos)’
menyatakan, salah satu yang mendapat perhatian panjang lebar di visi misi AMIN adalah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Ia pun membantah kabar bahwa Paslon AMIN akan menghapus semua jenis bantuan sosial (Bansos).

Menurutnya, AMIN akan menambah alokasi bansos bagi para penerimanya agar lebih efektif menanggulangi kemiskinan. Apalagi, sesuai dengan amanah konstitusi, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.

“Kami dari Timnas AMIN itu menganggap program seperti Bansos itu bagian dari sub dari program perlindungan sosial. Sementara program perlindungan sosial itu sub dari dari amanat konstitusi yang menyatakan bahwa semua warga negara itu menurut tujuan kemerdekaan harusnya menjadi sejahtera,” kata Awalil di kawasan Brawijaya X, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Awalil mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin hingga Maret 2023 masih sebanyak 26 juta orang, atau hanya berkurang 1,83 juta orang.

“Jumlah tersebut bertambah sangat banyak jika data BPS diolah dan memakai kategori yang mencakup kelompok Hampir Miskin serta kelompok Rentan Miskin Lainnya. Mencapai sekitar 100 juta orang, atau satu dari tiga penduduk Indonesia sebenarnya masih miskin,” jelasnya.

Awalil mengindikasikan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh sasaran penerima bantuan sosial yang masih belum tepat. Hal ini, lanjut dia, dilihat dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2023.

Dari data itu, realisasi penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat ekonomi ke bawah tak sampai 60 persen. Ini menunjukkan indikasi bahwa program perlindungan sosial tidak cukup efektif.

“Masih terdapat ketidaktepatan sasaran kelompok penerima manfaat yang perlu untuk diperbaiki, terlihat dari masih terdapatnya inclusion dan exclusin errors pada beberapa program perlinsos,” ungkap Awalil.

Awalil menambahkan, perbaikan data penerima manfaat penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran penerima manfaat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan.

Menurut Awalil, pengentasan kemiskinan memang lebih efektif melalui penyediaan lapangan pekerjaan sehingga mereka menjadi produktif dan berpenghasilan.

“Akan tetapi, tidak dipungkiri masih ada kelompok masyarakat miskin yang perlu diberikan BLT, (bantuan langsung tunai). Untuk bansos, alokasi untuk para penerima akan kami tambah. Tentu hal itu dengan adanya integrasi data,” pungkasnya. [rif]