Keenam, Nota Keuangan sebenarnya secara teknis telah memuat apa yang disebut dengan risiko fiskal. Dikatakan, risiko fiskal adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN pada saat pelaksanaannya. Bahkan telah dilakukan asesmen tentang sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (impact) dan kemungkinan keterjadiannya (likelihood) untuk tahun anggaran 2021.
Akan tetapi, APBN 2021 tampak kurang taat asas dalam mengikuti asesmen risiko tersebut. Padahal, asesmen risiko fiskal itu sendiri tampak masih bersifat konvensional. Bersifat membesarkan hati dan berpretensi mengurangi kekhawatiran berbagai pihak. Kurang mengambil posisi yang memberi “penanda” akan tidak amannya pelaksanaan APBN.
Daftar catatan sebenarnya lebih banyak lagi. Pada prinsipnya, penulis berpandangan bahwa kebijakan belanja telah mengambil arah yang keliru. Setidaknya tidak sesuai dengan kondisi dan narasi besar tentang mitigasi pandemi serta upaya pemulihan ekonomi nasional.
Meski APBN 2021 telah ditetapkan, sebenarnya masih ada kesempatan perbaikan signifikan. Mulai dari alokasi yang lebih rinci dalam Perpres terkait UU tersebut, hingga persiapan APBN Perubahan lebih dini nantinya. Sebelumnya, Pemerintah dimungkinkan “menunda” ataupun langkah teknis lain yang dibenarkan oleh aturan.
Akan tetapi, segalanya mesti dimulai oleh kesadaran tentang kelirunya arah belanja APBN 2021. Mungkin analisis penulis yang salah. Sayangnya, yang dipertaruhkan adalah risiko fiskal serta masa depan perekonomian nasional.
Awalil Rizky, Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri