Belanja APBN 2021 yang Keliru Arah

  • Whatsapp
Ilustrasi barisan.co/Bondan PS
Oleh: Awalil Rizky*

Barisan.co – Pemerintah dan DPR telah menyepakati Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 pada 29 September 2020. Ada sedikit perubahan postur dari yang diusulkan dalam Rancangan APBN pada pertengahan Agustus lalu. Berupa penurunan target Pendapatan dan kenaikan Belanja Negara. Akibatnya, defisit bertambah lebar yang diikuti peningkatan kebutuhan utang.

Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.743,6 triliun. Target hasil pembahasan di DPR ini turun dari RAPBN yang sebesar Rp1.776,4 triliun. Hanya bertambah 2,57% dari target tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan Pemerintah bahwa ekonomi terdampak sangat berat oleh pandemi Covid-19, serta kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih.

Bacaan Lainnya

Target Penerimaan Perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.444,5 triliun. Lebih rendah dari usulan RAPBN sebesar Rp1.481,9 triliun. Pemerintah menjelaskan target penerimaan perpajakan telah disesuaikan dengan baseline di tahun 2020 yang mengalami tekanan berat di tengah pandemi. Dan jika target tercapai pun sebenarnya masih lebih rendah dari realisasi tahun 2018 dan 2019.

Sementara itu, target Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan sebesar Rp298,2 triliun. Hanya sedikit lebih tinggi dari target RAPBN (Rp293,5 triliun), dan target tahun 2020 (Rp294,1 triliun). Jauh lebih rendah dari capaian tahun 2018 dan 2019, yang lebih dari Rp400 triliun.

Bisa dikatakan, target pendapatan cukup realistis. Jika ditambah lagi justru akan sangat sulit tercapai. Dan jika dipaksakan dengan berbagai kebijakan yang terlampau berorientasi peningkatan pendapatan, maka dapat berdampak memberatkan rakyat atau menimbulkan kontraksi kegiatan dunia usaha.

Dengan demikian, kebijakan APBN yang tersedia sedikit lebih leluasa adalah mengutak-atik pos Belanja dan pos Pembiayaan.

Belanja APBN 2021 direncanakan sebesar Rp2.750,02 triliun. Sedikit lebih tinggi dari usulan RAPBN sebesar Rp2.747,52 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, sepintas ada upaya pengendalian dan penajaman, sehingga tingkat kenaikannya lebih rendah dari Pendapatan.

Namun, kesimpulannya akan berbeda jika dicermati dari data selama beberapa tahun. Belanja tahun 2021 itu naik sebesar 19% dari realisasi tahun 2019. Lebih tinggi dari kenaikan 2019 atas 2017 (15%), dan dari 2017 atas 2015 (11,11%). Dengan kata lain, belanja bertambah melebihi kondisi normal. Dan melampaui laju kenaikan pendapatan pada kurun waktu yang sama.

Belanja APBN 2021 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,54 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,47 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.031,96 triliun dan belanja Non-K/L sebesar Rp922,58 triliun.

Belanja K/L mengalami peningkatan yang terbilang luar biasa, sebanyak 23,4%. Padahal, kenaikan belanja keseluruhan hanya sebesar 0,4%. Berkebalikannya, belanja Non-K/L justru turun sekitar 19%. Belanja Non-K/L meliputi pengelolaan utang negara, subsidi, hibah negara, belanja lainnya dan transaksi khusus.

Perlu diketahui bahwa pembayaran bunga utang meningkat sangat signifikan. Sedangkan belanja Non-K/L yang menurun adalah belanja sosial, subsidi, dan belanja lainnya. Belanja lainnya memang meningkat pesat pada 2020 karena banyak diperlukan mengantisipasi kondisi yang amat tak terduga.

Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mengalami sedikit kenaikan, yakni sebesar 4,13%. Jauh di bawah kenaikan belanja K/L. Akibatnya, porsi TKDD dalam total Belanja turun menjadi 28,93%. Memang sedikit meningkat dari porsi pada tahun 2020 yang sebesar 27,89%. Namun kedua tahun ini merupakan porsi terendah sejak era otonomi daerah, yang rata-rata di kisaran 33%.  

Secara umum, Pemerintah beralasan kenaikan belanja sebagai bagian dari mitigasi dampak pandemi, serta untuk pemulihan ekonomi. Namun anggaran untuk hal dimaksud justru berkurang dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp695,2 triliun menjadi sebesar Rp372,1 triliun.

Dalam anggaran tadi, alokasi untuk perlindungan sosial diturunkan dari Rp203,9 triliun menjadi Rp110,2 triliun. Alokasi untuk UMKM turun, dari Rp123,46 triliun menjadi Rp48,8 triliun. Tampak ada asumsi, pandemi sudah usai dan pemulihan ekonomi tahun 2020 telah memberi hasil memadai. 

Sebagai informasi tambahan, anggaran mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional tadi tak hanya berupa belanja, melainkan termasuk pembiayaan. Pembiayaan artinya bersifat investasi, pemberian pinjaman, serta skema lainnya yang menimbulkan hak di kemudian hari.

Sedangkan dalam hal alokasi dan kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat dijelaskan sebagai untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia pasca pandemi Covid-19, serta penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap.

Secara lebih khusus, belanja K/L dijelaskan untuk mendukung upaya pemulihan sosial-ekonomi dan penguatan reformasi meliputi dukungan terciptanya SDM Aparatur yang berintegritas dan berkinerja tinggi; penguatan bantuan sosial; dukungan belanja modal untuk digitalisasi dan pemulihan ekonomi; dan penajaman belanja barang dan melanjutkan efisiensi.

Adapun Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dikaitkan dengan kebijakan masa pandemi. Antara lain: mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional; mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan human capital (sektor pendidikan dan kesehatan); mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing untuk mendukung pencapaian target RPJMN; redesain pengelolaan TKDD dengan mengedepankan penganggaran dan pelaksanaan berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas; dan meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD.

Dari pencermatan atas Nota Keuangan dan postur APBN, yang sebagiannya disampaikan di atas, ada beberapa hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, penajaman belanja yang kerap dikemukakan hanya dilakukan secara biasa. Sedikit penghematan di sana sini, tanpa perubahan yang mendasar.

Kedua, pola umum Belanja K/L kembali seperti biasanya. Berbagai program sebelumnya yang butuh biaya besar kembali akan dilaksanakan. Sebagian memperoleh tambahan narasi baru, seperti padat karya dan mendorong pemulihan ekonomi. Secara teknis, masih serupa dengan program sebelum pandemi. Bahkan, narasi untuk kenaikan K/L terkait Lembaga Hankam dan Penegak Hukum dijelaskan sebagai untuk peningkatan stabilitas nasional dalam pelaksanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi.

Ketiga, porsi TKDD mengalami penurunan, sementara daerah diminta berpartisipasi lebih besar dalam program pemulihan ekonomi. Dan jika dilihat dari sisi tertentu, keleluasaan daerah dalam mengalokasikan anggaran menjadi makin sempit. Bahkan, sebagian cukup besar dari dana desa pun diarahkan serupa.  

Keempat, penurunan alokasi anggaran untuk mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi berasumsi segalanya telah membaik pada tahun 2021. Alokasi tersebut tidak hanya “ditanggung” oleh Belanja Pemeritah Pusat. Melainkan juga oleh TKDD dan pos Pembiayaan. Sementara, belanja K/L cenderung kembali seperti biasanya.

Kelima, target pendapatan telah ditetapkan secara lebih realistis, namun alokasi belanja tak disusun mengkutinya. Defisit menjadi makin membengkak, yang diikuti kebutuhan pembiayaan utang lebih banyak. Artinya, bukan soal apa alternatif selain menambah utang, melainkan mengapa mesti menambah utang hingga sebesar itu.

Keenam, Nota Keuangan sebenarnya secara teknis telah memuat apa yang disebut dengan risiko fiskal. Dikatakan, risiko fiskal adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN pada saat pelaksanaannya. Bahkan telah dilakukan asesmen tentang sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (impact) dan kemungkinan keterjadiannya (likelihood) untuk tahun anggaran 2021.

Akan tetapi, APBN 2021 tampak kurang taat asas dalam mengikuti asesmen risiko tersebut. Padahal, asesmen risiko fiskal itu sendiri tampak masih bersifat konvensional. Bersifat membesarkan hati dan berpretensi mengurangi kekhawatiran berbagai pihak. Kurang mengambil posisi yang memberi “penanda” akan tidak amannya pelaksanaan APBN.

Daftar catatan sebenarnya lebih banyak lagi. Pada prinsipnya, penulis berpandangan bahwa kebijakan belanja telah mengambil arah yang keliru. Setidaknya tidak sesuai dengan kondisi dan narasi besar tentang mitigasi pandemi serta upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Meski APBN 2021 telah ditetapkan, sebenarnya masih ada kesempatan perbaikan signifikan. Mulai dari alokasi yang lebih rinci dalam Perpres terkait UU tersebut, hingga persiapan APBN Perubahan lebih dini nantinya. Sebelumnya, Pemerintah dimungkinkan “menunda” ataupun langkah teknis lain yang dibenarkan oleh aturan.

Akan tetapi, segalanya mesti dimulai oleh kesadaran tentang kelirunya arah belanja APBN 2021. Mungkin analisis penulis yang salah. Sayangnya, yang dipertaruhkan adalah risiko fiskal serta masa depan perekonomian nasional.

Awalil Rizky, Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Pos terkait