Belanja negara Januari 2026 tembus Rp227 triliun, tertinggi 10 tahun. Ekonom Bright Institute soroti lonjakan MBG dan risiko defisit.
BARISAN.CO – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti lonjakan belanja negara pada Januari 2026 yang mencapai Rp227,3 triliun.
Dalam asesmen yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Awalil menyebut angka tersebut sebagai belanja bulanan terbesar dalam setidaknya 10 tahun terakhir.
Data yang ia bahas merujuk pada siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2026 tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bulan pertama tahun ini.
Menurut Awalil, belanja Januari 2026 naik sekitar 25 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan terutama berasal dari belanja pemerintah pusat yang melonjak 53,3 persen secara tahunan. Sementara itu, transfer ke daerah hanya meningkat tipis sekitar 0,6 persen.
“Lonjakan ini hampir sepenuhnya didorong oleh belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian dan lembaga,” ujar Awalil dalam pemaparannya.
Belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat naik lebih dari dua kali lipat, dari Rp24,4 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp55,8 triliun pada Januari 2026.
Sebaliknya, belanja non-K/L seperti pembayaran bunga utang dan manfaat pensiun naik lebih moderat, dari Rp61,7 triliun menjadi Rp76,1 triliun.
Faktor utama kenaikan, lanjut Awalil, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peningkatan bantuan sosial seperti PBI, JKN, dan PKH.
Dalam rincian jenis belanja, belanja barang menjadi komponen yang melonjak paling tajam, dari Rp3,2 triliun menjadi Rp25,3 triliun atau naik sekitar 702 persen.
Dari angka tersebut, sekitar Rp19,5 triliun digunakan untuk pelaksanaan MBG. “Artinya, tanpa MBG, kenaikan belanja barang sebenarnya relatif kecil. Program ini menjadi pendorong utama lonjakan belanja di awal tahun,” katanya.
Sampai 21 Februari 2026, realisasi MBG disebut telah mencapai Rp36,6 triliun. Awalil menilai hal ini menunjukkan bahwa program tersebut benar-benar menjadi prioritas utama pemerintah.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya menghitung dampak ekonomi secara bersih. Menurutnya, belanja besar memang secara teori dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi.
Tetapi perlu dilihat apakah pengeluaran tersebut benar-benar menambah konsumsi baru atau hanya menggantikan pengeluaran yang sebelumnya sudah ada.
“Kalau sebagian konsumsi itu sebenarnya sudah terjadi tanpa program tersebut, maka dampak bersihnya terhadap ekonomi bisa lebih kecil dari nilai anggarannya,” ujarnya.
Awalil juga menyoroti aspek anggaran pendidikan. Program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional dimasukkan dalam komponen anggaran pendidikan. Padahal, konstitusi mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan.
Ia mencatat adanya perdebatan publik mengenai apakah memasukkan MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan sudah tepat secara hukum dan substansi.
Di sisi lain, transfer ke daerah pada Januari telah mencapai sekitar 13 persen dari pagu tahunan. Menurut Awalil, capaian ini tergolong tinggi untuk awal tahun dan perlu dikelola hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal pada bulan-bulan berikutnya.
Secara keseluruhan, ia mengakui realisasi belanja Januari 2026 memang agresif dan sesuai dengan rencana ekspansi fiskal pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar lonjakan belanja tersebut tetap diimbangi dengan kemampuan pendapatan negara.
“Jika belanja terus meningkat sementara pendapatan tidak sebanding, maka selisihnya akan ditutup dengan utang. Pertanyaannya, apakah ruang fiskal dan defisit tetap aman?” kata Awalil.
Ia menegaskan bahwa satu bulan belum cukup untuk menilai keseluruhan kinerja APBN 2026. Meski ada perbaikan dibanding tahun sebelumnya, ia menilai klaim bahwa kondisi sudah “sangat membaik” masih perlu dicermati secara hati-hati dan diuji pada realisasi bulan-bulan berikutnya. []
