Sebagai contoh, Brazil yang rasio utangnya diproyeksikan akan turun dari 102,3% (2020) menjadi 100,6% (2021). Untuk negara maju, yang diproyeksikan turun adalah Jepang dan Inggris. Sedangkan yang hanya naik sedikit atau relatif stagnan: Rusia, Nigeria, Meksiko, dan Spanyol. Sementara itu, Indonesia masuk kelompok yang rasio utangnya diproyeksikan masih meningkat cukup signifikan pada tahun 2021, dari 37,7% menjadi 40,3%.
Ada informasi lain pada WEO Juni 2020 yang memang sebagiannya dikutip oleh Pemerintah, namun tidak dianalisis bersamaan dengan peningkatan rasio utang. Yakni data tentang alokasi anggaran Pemerintah untuk Covid-19. Berupa tambahan belanja, pengeluaran investasi, dana penjaminan, dan lain sebagainya. WEO menyatakan nilainya berupa porsi (persentase) atas PDB. Dengan kata lain, bisa langsung diperbandingkan dengan soalan tambahan rasio utang di atas.
Berdasar laporan itu, Indonesia mengalokasikan anggaran fiskalnya sebesar 3,5% dari PDB. Hanya lebih besar dari Meksiko (1,2%) dan Rusia (2,9%). Jauh lebih kecil dari Turki (9,4%), Brazil (11,9%), Afrika Selatan (9,5%), dan 4 negara maju yang disajikan dalam grafik Nota Keuangan.
Dengan demikian, secara sederhana kita dapat saja mengatakan bahwa kebanyakan tambahan rasio utang mereka karena memang untuk menangani pandemi. Sedangkan untuk Indonesia, masih perlu penjelasan yang lain. Tambahan rasio utang Indonesia (7,8% atas PDB) pun jauh melebihi alokasi untuk pandemi (3,5% atas PDB).
Penulis tak bermaksud membantah penjelasan bahwa Pemerintah terpaksa berutang lebih banyak akibat dampak pandemi Covid-19 atas APBN. Terutama pada sisi pendapatan. Sedangkan pada sisi belanja, penulis masih berbeda pandangan dengan menilai kurangnya upaya mengubah secara paradigmatik, sehingga bisa mengompensasi kebutuhan mitigasi pandemi.
Penulis pun menilai upaya menjelaskan bahwa negara-negara lain terdampak lebih besar dalam hal utangnya sebagai berlebihan. Kondisi Indonesia tidak lebih baik dari mereka, dan penyajian secara “tebang pilih” atas data IMF sebagaimana dijelaskan di atas merupakan narasi yang tak dibutuhkan.
Semua komponen bangsa perlu mengerti tentang kesulitan yang dihadapi. Pemerintah memang wajib menjaga rasa optimis berbagai pihak. Namun, sebaiknya memberi penjelasan yang lebih terbuka dan fair.
Awalil Rizky, Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri
