Kelangkaan dan mahalnya harga beras memicu polemik setelah Kepala Bapanas meminta BPS cross check data produksi.
BARISAN.CO – Polemik kelangkaan dan mahalnya harga beras terus mencuat setelah Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data produksi beras nasional.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (4/9/2025), Arief menyampaikan bahwa data BPS perlu dikoreksi agar sesuai dengan kondisi lapangan. Ia menilai meski data menunjukkan produksi beras tinggi, masyarakat masih mengeluhkan kelangkaan pasokan dan mahalnya harga.
“Saya sudah menghubungi Kepala BPS agar tolong cross check data produksi beras 2025, jangan hanya melihat angka di komputer, tapi juga kondisi nyata di lapangan,” ujar Arief.
Arief juga mempertanyakan apakah data BPS sudah memperhitungkan berbagai faktor risiko seperti hama wereng, keong, hingga serangan tikus.
Menurutnya, jika hal itu belum masuk dalam hitungan, maka wajar bila terdapat perbedaan antara angka produksi di atas kertas dengan kenyataan di lapangan.
Pernyataan tersebut menuai sorotan dari Ekonom Senior Bright Institute melalui kanal YouTube pribadinya. Ia menilai langkah Bapanas justru menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dan kredibilitas data pemerintah.
“Bagaimana mungkin seorang kepala lembaga setingkat menteri mempertanyakan data resmi BPS? Jika nanti ternyata angka produksi lebih rendah dari laporan, klaim beras berlimpah yang pernah disampaikan Presiden bisa dipertanyakan,” ujarnya.
Berdasarkan data resmi BPS, total produksi beras nasional dari Januari hingga Oktober 2025 tercatat sebesar 31,04 juta ton. Angka ini lebih tinggi 12,18 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, kebutuhan konsumsi hanya sekitar 25,83 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus beras mencapai 5,20 juta ton.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Harga beras tetap tinggi, bahkan menembus rekor baru di sejumlah pasar tradisional. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Kepala Bapanas untuk meminta BPS melakukan cross check data produksi.
Ekonom Bright Institute menjelaskan, metode penghitungan produksi beras yang digunakan BPS sejak 2018 adalah Kerangka Sampel Area (KSA).
Metode ini dianggap lebih akurat karena berbasis citra satelit dan survei lapangan, menggantikan metode lama yang dinilai terlalu tinggi.
Meski begitu, ia mengakui ada kelemahan dalam konversi padi ke beras serta variabel kerugian akibat hama atau kerusakan pascapanen yang belum sepenuhnya tercermin dalam data.
Ia juga mengingatkan bahwa masalah data pangan seharusnya diselesaikan secara teknis, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau glorifikasi.
“Jika BPS terus didesak untuk mengubah data hanya karena tidak sesuai keinginan, ini bisa menjadi preseden buruk dan merusak kredibilitas statistik nasional,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik antar-lembaga dalam menjaga stabilitas pangan, khususnya beras.
Menurutnya, Bapanas memiliki fungsi pengawasan dan distribusi, Bulog berperan menyalurkan cadangan beras pemerintah, sementara Kementerian Pertanian bertugas meningkatkan produksi di tingkat petani.
“Pemerintahan Presiden Prabowo harus memastikan koordinasi antar-lembaga berjalan lebih rapi. Jangan sampai data yang berbeda justru menimbulkan kebingungan di publik,” tambahnya. []
Video selengkapnya:
