Awalil menilai dengan pencapaian APBN 2025 yang akan lebih berat, cara yang efektif saat ini untuk mengatasi hal tersebut adalah mengurangi belanja dengan mempertajam prioritas serta peningkatan efektivitas dan efisiensi.
“Dibutuhkan segera Menyusun APBN Perubahan yang lebih mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo,” pungkas Awalil.
Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menambahkan realisasi APBN 2024 yang sejatinya di bawah harapan tersebut, terutama dalam penerimaan perpajakan, mengakibatkan pemerintah menjadi semakin terdesak untuk memenuhi target tahun ini.
“Target kenaikan penerimaan di 2025 menjadi lebih tinggi dan sulit dicapai tanpa ada tindakan radikal. Keterdesakan inilah yang membuat pemerintah banyak mewacanakan berbagai kebijakan fiskal kontroversial seperti kenaikan PPN, pengalihan subsidi BBM, hingga Tax Amnesty jilid III. Padahal akan jauh lebih bijak jika yang dilakukan adalah efisiensi dari program-program yang tidak prioritas bagi masyarakat saat ini,” ujar Andri. []
