Dari ikan sapu-sapu di Jakarta, kita belajar: demokrasi bukan soal dominasi, tapi keseimbangan dan dialog yang sehat.
Oleh: Imam Trikarsohadi
MESKI punya fungsi yang terbilang cukup baik, tapi jika jumlahnya berlebihan dan terlampau mendominasi, maka selalu saja akan ada kehidupan lain yang termajalkan. Sebab itu selalu diperlukan rentang kendali agar tercipta keseimbangan. Setidaknya inilah yang terjadi dengan ikan sapu – sapu (janitor fish) di Jakarta.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan upaya pengendalian populasi ikan sapu-sapu. Dalam sehari saja, petugas berhasil menangkap 68.800 ekor ikan sapu-sapu dengan total berat mencapai 6,9 ton untuk segera dimusnahkan.
Tapi kemudian, sebab pemusnahanya dengan mengubur hidup – hidup ikan sapu – sapu, cara tersebut mendapat kritik dari Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, yang menyatakan bahwa mengubur ikan dalam keadaan hidup merupakan tindakan penyiksaan dan bertentangan dengan etika Islam (kesejahteraan hewan/kesrawan).
Meski demikian, MUI tetap mendukung kebijakan Pemprov Jakarta dalam mengendalikan ikan sapu-sapu karena merupakan spesies invasif yang merusak ekosistem sungai (termasuk dharuriyyat ekologis modern).
Akibat kritik tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung berkomitmen memperbaiki tata cara pemusnahan agar sesuai dengan kaidah syariah dan tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.
Lalu, saran gagasan datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti yang mengusulkan ikan sapu-sapu yang tertangkap dijadikan pakan ikan atau ternak hingga pupuk.
Apa boleh buat, dinamika tersebut menarik untuk dicermati, sebab bermula dari ikan sapu – sapu, kemudian, terpantik dialog antar pihak tanpa harus baperan. Sehingga terjadilah tukat menukar gagasan secara konstruktif.
Inilah bentuk nyata dialog demokrasi yang konstruktif, dimana terjadi pertukaran pikiran, pengalaman, dan aspirasi mengenai persoalan bersama yang dilakukan secara damai, positif, dan inklusif untuk mencapai pemahaman bersama. Oleh sebab ikan sapu – sapu, Gubernur Jakarta memberi contoh ihwal menghargai perbedaan pendapat, untuk menghasilkan solusi yang lebih baik daripada sekadar debat kusir.
Negeri ini, suka atau tidak, minus dialog konstruktif sejak bebarapa era silam hingga kini. Tiap hari kita disuguhi aneka macam debat kusir yang tak berujung dan unfaedah dalam pelbagai persoalan.
Padahal negara demokrasi yang bermutu, lazimnya subur dengan aneka macam dialog yang partisipatif dan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa. Dan, aspirasi pun disampaikan dengan cara damai dan positif, tidak memecah belah dan menghormati keberagaman, berbasis data dan kritis, bukan sekadar kritik tanpa arah.
Sayangnya, kian hari semakin banyak diantara kita yang tergoda menjadi kelompok invasif dengan ambisi menjadi yang paling dominan dalam pelbagai hal. Padahal ambisi yang demikian bisa merusak ekosistem demokrasi dan tata kehidupan bersama.
Jadi, besok – besok, pihak – pihak yang hanya suka bikin gaduh, menang –menangan atau otot-ototan, cocok jika dijuluki : kelompok ikan sapu – sapu. []
