Rakyat harus berdaya dan menentukan. Itu artinya pandangan demokrasi harus menjadi bagian dari pandangan hidup masyarakat yang bukan hanya prosedur tapi sampai pada substansi dan nilai-nilai demokrasi.
Dengan kata lain demokrasi harus menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Hanya dengan cara itu demokrasi menjadi punya ruh di tengah masyarakat.
Pada posisi demokrasi telah menjadi bagian dari kebudayan, rakyat akan terlibat aktif dan akan berpartisipasi secara alamiah.
Sebagai tuan yang ‘memegang saham’ penuh kedaulatan, rakyat akan rewel dan marah ketika terjadi penyimpangan semisal korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kemarahan itu seperti layaknya amarah warga mensikapi copet atau maling ayam.
Jika hari ini dan seterusnya kita belum berhasil membangun demokrasi sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat, bangsa ini tak akan pernah sampai pada negara demokrasi yang diharapkan. Kehidupan demokrasi akan terus compang camping dan makin dimainkan oleh segelintir orang dengan segala kepentingannya.
Tentu, proyek internalisasi nilai demokrasi menjadi bagian dari kebudayaan adalah langkah tak mudah. Tapi masalahnya tak ada jalan lain. Jika demokrasi tak sebangun dengan kebudayaan, rakyat tak akan menjadi subyek demokrasi.
Pendidikan politik pemilih harus dilakukan secara masif dan terstruktur. Segala daya upaya harus diprioritaskan menuju ke sana, kecuali ketimpangan politik sengaja dipertahankan untuk kepentingan kepentingan diluar demokrasi
