Paramadina Democracy forum dengan tema Etika Pejabat Publik dan Demoralisasi Birokrasi yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI)
BARISAN.CO – Jika seruan menunda pembayaran pajak dari warga negara terus bergema, maka jelas situasi fiskal negara yang sedang memburuk akan semakin mengkhawatirkan.
Demikian disampaikan ahli kebijakan publik Wijayanto Samirin, dalam acara Paramadina Democracy forum dengan tema Etika Pejabat Publik dan Demoralisasi Birokrasi yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) di Jakarta, Rabu (15/03/2023).
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa terjadinya Negara Gagal (Failed State) harus diantisipasi dengan serius.
“Sayangnya, Kemenkeu menerima situasi itu dengan sangat defensif. Seharusnya hal-hal itu direspon lanjut dengan kolaborasi dengan para pihak. Karena permasalahan indikasi korupsi di Pajak/Kemenkeu jelas di atas kapasitas para pengelola keuangan Negara.”
Menurut Wijayanto kolaborasi dengan para pihak jelas diperlukan karena dihadapi para pemungut pajak/kemenkeu bukan hanya jika ingin memperbaiki angka penerimaan pajak Negara.
“Maka yang didisiplinkan bukan hanya supply side, para pegawai pajak, tapi juga dari sisi demand side yakni para pengusaha besar, oligarki, tokoh berpengaruh,” tegasnya.
Wijayanto juga menyarankan solusi pada situasi menghadapi persoalan tersebut, pertama, penegakan hukum, Pendekatan insentif, dan Pendekatan Budaya. Penegakan hukum, tentu sangat rumit di Indonesia. Kedua, Pendekatan insentif sudah dicoba tapi ternyata tidak cukup,” ujarnya.
“Pada Pendekatan Budaya lanjutnya, di tengah masyarakat kita yang masih terjangkit budaya feodal dimana melihat pada contoh budaya atau perilaku para atasan, maka seharusnya penerapan hidup sederhana dilakukan dengan konsisten,” sambungnya.
Alvin Nicola dari Transparency International Indonesia (TII) menyinggung Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Berkaca pada skor indeks persepsi korupsi di Indonesia yang memburuk belakangan, mencerminkan upaya reformasi birokrasi banyak menemukan tantangan. Namun tanggapan pemerintah untuk menanggapi hasil menurunnya skor CPI Indonesia juga bukan atas apa inti persoalan sebenarnya,” terangnya.
“Upaya-upaya debirokratisasi, digitalisasi dan deregulasi yang selama ini digaungkan ternyata tidak menyelesaikan banyak hal. Penurunan skor CPI Indonesia bersamaan dengan semakin langgengnya intervensi politik dalam birokrasi,”ujarnya
Sementara, Direktur PPPI, Ahmad Khoirul Umam menyatakan bahwa secara teoritis, konsep good governance adalah hadiah dari paham neoliberal yang diharapkan menjadikan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel bisa menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik.
