Awalil memberikan gambaran jika dalam film Hollywood atau Korea, untuk mendapatkan informasi seseorang, hanya tinggal ketik.
“Apalagi kalau kita di dalam pemerintahan atau di kepolisian tahu dia sudah pernah ditilang berapa kali saja tau. Jadi, saya ingin mengajak semua pendengar ini saya termasuk orang yang berpendapat seemosi apapun, terhadap korupsi, kita juga harus mulai 1-2 langkah ke belakang melihat persoalannya. Bahwa salah satu masalah paling serius kita adalah data. Tidak hanya soal kemiskinan. Dan itu tidak bisa ditimpakan semuanya kepada BPS. Saya menilai BPS sudah memulai dengan cukup baik data kemiskinan ini, itu kick off lah. Selanjutnya Pemerintah Daerah, TNP2K, serta pemerintah pusat harus menindaklanjutinya,” ujar Awalil.
Awalil pun menyayangkan karena e-KTP dikorupsi kala itu. Sehingga database yang seharusnya saat ini dimiliki menyebabkan kerugian bagi jutaan rakyat Indonesia.
“Coba dulu e-KTP beres. Tidak dikorup begitu. Sekarang kita ini pas pandemi punya database. Jadi para koruptor e-KTP itu harus dihukum mati tiga kali kalo menurut saya karena mengakibatkan matinya jutaan orang. Mesti begitu mestinya. Jadi kita ga bisa lihat negara dirugikan satu triliun, satu triliun itu tidak banyak, tapi dia merugikan ratusan triliun dan jutaan orang yang harusnya memperoleh keadilan dan bantuan dan negara,” pungkas Awalil. []
