Awalil menyoroti bahwa ruang fiskal yang terbatas ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa tanpa adanya langkah kebijakan fiskal yang revolusioner, pemerintah akan kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menarik lebih banyak investasi.
Menurut Awalil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh kebijakan fiskal yang tidak hanya stabil, tetapi juga cukup fleksibel untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan ekonomi global.
Proyeksi IMF juga menyebutkan bahwa neraca transaksi berjalan Indonesia diprediksi tetap stabil, tetapi dengan ketahanan yang relatif rendah dalam menghadapi guncangan eksternal yang tak terduga.
Neraca transaksi berjalan adalah indikator penting yang menunjukkan posisi ekonomi suatu negara di mata dunia, khususnya dalam hal ekspor, impor, dan investasi asing.
Ketahanan yang lemah pada sektor ini menandakan bahwa Indonesia bisa terkena dampak serius jika ada perubahan drastis dalam ekonomi global, misalnya penurunan harga komoditas atau kebijakan moneter ketat dari negara-negara besar.
Awalil menyebutkan bahwa kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Menurutnya, untuk mengatasi potensi guncangan eksternal, Indonesia harus memperkuat ketahanan transaksi berjalan, terutama dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Langkah ini dapat dicapai melalui diversifikasi ekonomi dan pengembangan industri yang lebih kompetitif di pasar internasional.
“Jika ingin mencapai pertumbuhan 8%, pemerintah harus membangun fondasi ekonomi yang tangguh dari dalam, sehingga kita tidak mudah terguncang oleh faktor eksternal,” ujar Awalil.
Dalam rangka mencapai target pertumbuhan yang ambisius, Awalil memberikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Pertama, ia menekankan perlunya perubahan kebijakan ekonomi yang mendasar dan berfokus pada industri yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor konsumsi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendorong sektor industri dan manufaktur,” terang Awalil.
Kedua, Awalil merekomendasikan peningkatan tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB. Tax ratio yang rendah saat ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan pendapatan dari sektor pajak.
Untuk meningkatkan tax ratio, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan dan memperluas basis pajak, sehingga dapat memberikan dukungan fiskal yang lebih kuat bagi pembangunan ekonomi.
