Bright Institute dalam webinar-nya menyoroti bahwa pemerintahan Prabowo perlu melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan investasi dan memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi risiko global
BARISAN.CO – Webinar bertajuk “Proyeksi IMF: Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong” yang diselenggarakan oleh Bright Institute, Selasa (29/10/2024).
Ekonom senior Awalil Rizky mengupas tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.
Awalil menilai bahwa target ini nyaris mustahil tanpa adanya perubahan kebijakan yang fundamental dan signifikan.
Menyoroti laporan World Economic Outlook (WEO) dari International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2024.
Awalil menegaskan bahwa meskipun ekonomi global diproyeksikan stabil dalam beberapa tahun ke depan, kondisi ini tidak sepenuhnya menjanjikan dan bahkan menghadapi risiko yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.
Laporan WEO IMF menunjukkan bahwa ekonomi dunia dalam kondisi yang relatif stabil, namun tidak secerah harapan.
IMF memperkirakan bahwa kebijakan moneter, fiskal, serta reformasi struktural di berbagai negara akan mengalami perubahan besar, yang pada gilirannya akan berdampak pada pasar internasional dan ekonomi domestik setiap negara.
Menurut Awalil, perubahan kebijakan global ini penting untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, karena setiap langkah yang diambil negara-negara lain akan saling mempengaruhi dan memiliki dampak timbal balik yang signifikan.
Proyeksi IMF untuk ekonomi Indonesia hingga tahun 2029 mencatat stabilitas di berbagai indikator utama, meskipun stabilitas ini belum cukup menunjukkan perbaikan berarti dalam hal tingkat pengangguran dan peningkatan investasi.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, IMF tidak melihat kemungkinan ekonomi Indonesia tumbuh hingga 8%, angka yang menjadi target ambisius pemerintahan Prabowo untuk mencapai pertumbuhan yang lebih kuat.
Sementara itu, dalam aspek fiskal, IMF menilai bahwa Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang stabil, namun ruang fiskal yang tersedia masih terbatas, sehingga kurang memadai jika terjadi perubahan mendadak atau kebutuhan anggaran besar dalam waktu cepat.
Dalam hal kebijakan fiskal, proyeksi IMF menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja negara diperkirakan tetap stabil dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, stabilitas ini datang dengan catatan bahwa ketahanan fiskal Indonesia masih jauh dari memadai. Ruang fiskal yang sempit menandakan bahwa pemerintah memiliki kapasitas terbatas untuk mengatasi guncangan ekonomi eksternal atau kebutuhan mendesak lainnya.
Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah akan sulit untuk merespons tantangan ekonomi yang lebih besar dengan cepat, apalagi ketika ada keharusan menggenjot pertumbuhan hingga 8%.
Awalil menyoroti bahwa ruang fiskal yang terbatas ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa tanpa adanya langkah kebijakan fiskal yang revolusioner, pemerintah akan kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menarik lebih banyak investasi.
Menurut Awalil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh kebijakan fiskal yang tidak hanya stabil, tetapi juga cukup fleksibel untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan ekonomi global.
Proyeksi IMF juga menyebutkan bahwa neraca transaksi berjalan Indonesia diprediksi tetap stabil, tetapi dengan ketahanan yang relatif rendah dalam menghadapi guncangan eksternal yang tak terduga.
Neraca transaksi berjalan adalah indikator penting yang menunjukkan posisi ekonomi suatu negara di mata dunia, khususnya dalam hal ekspor, impor, dan investasi asing.
Ketahanan yang lemah pada sektor ini menandakan bahwa Indonesia bisa terkena dampak serius jika ada perubahan drastis dalam ekonomi global, misalnya penurunan harga komoditas atau kebijakan moneter ketat dari negara-negara besar.
Awalil menyebutkan bahwa kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Menurutnya, untuk mengatasi potensi guncangan eksternal, Indonesia harus memperkuat ketahanan transaksi berjalan, terutama dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Langkah ini dapat dicapai melalui diversifikasi ekonomi dan pengembangan industri yang lebih kompetitif di pasar internasional.
“Jika ingin mencapai pertumbuhan 8%, pemerintah harus membangun fondasi ekonomi yang tangguh dari dalam, sehingga kita tidak mudah terguncang oleh faktor eksternal,” ujar Awalil.
Dalam rangka mencapai target pertumbuhan yang ambisius, Awalil memberikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Pertama, ia menekankan perlunya perubahan kebijakan ekonomi yang mendasar dan berfokus pada industri yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor konsumsi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendorong sektor industri dan manufaktur,” terang Awalil.
Kedua, Awalil merekomendasikan peningkatan tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB. Tax ratio yang rendah saat ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan pendapatan dari sektor pajak.
Untuk meningkatkan tax ratio, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan dan memperluas basis pajak, sehingga dapat memberikan dukungan fiskal yang lebih kuat bagi pembangunan ekonomi.
Ketiga, dalam konteks investasi, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, baik bagi investor lokal maupun asing.
Awalil menekankan pentingnya reformasi struktural yang mendukung kemudahan berusaha, mengurangi birokrasi, dan menyediakan insentif yang menarik bagi sektor industri berorientasi ekspor.
Hal ini tidak hanya akan meningkatkan arus investasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik.
Ekonom Awalil Rizky menekankan perlunya perubahan kebijakan yang mendasar bidang ekonomi indonesia di era Prabowo Subianto, peningkatan ketahanan fiskal, dan penguatan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
“Dengan langkah kebijakan yang tepat, pemerintahan Prabowo dapat memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya. [Luk]
