BARISAN.CO – Jika tidak ada aral melintang pada November nanti, pertemuan internasional tingkat tinggi tentang perubahan iklim (COP26) akan digelar di Glasgow. Konferensi ini sedianya dilaksanakan November 2020, namun ditunda lantaran pandemi Covid-19 yang menggila.
Bagaimanapun, COP26 membutuhkan perwakilan dari semua negara untuk hadir, sementara penanganan Covid-19 berbeda antara satu negara dengan lainnya. Praktis, penundaan konferensi tahun lalu itu tak terelakkan.
Sempat dipertimbangkan agar COP26 dilaksanakan secara daring: Usulan itu ditolak. Para delegasi menyimpulkan bahwa negosiasi yang kompleks tidak cukup dilakukan secara virtual.
Meskipun COP26 tertunda setahun, tantangan bagi pemimpin dunia yang akan bertemu di Glasgow November nanti tetap sama. Mereka harus menyetujui rencana kuat menjaga emisi gas rumah kaca (GRK) agar tetap di bawah ambang batas bahaya perubahan iklim.
Inggris dan Italia didapuk sebagai tuan rumah COP26. Di sisi lain, dua negara tersebut juga merepresentasi dua grup besar dunia, yakni G7 dan G20. Bisa dikatakan COP26 akan menjadi forum yang menyinergikan kepentingan negara-negara peserta G7 dan G20. Dan secara otomatis, COP26 juga bakal jadi forum yang membuka kunci persoalan iklim dunia pada dekade-dekade mendatang.
Emisi Global
Dunia telah sepakat dalam Perjanjian Paris bahwa pemanasan global perlu dibatasi hingga di bawah 1,5 – 2 derajat Celcius dibandingkan sebelum industrialisasi. Dalam pada itu, COP26 perlu merumuskan tidak hanya tentang bagaimana mencapai kesepakatan itu, namun juga dengan cara apa tujuan itu dicapai, apakah dengan kolaborasi atau sendiri-sendiri.
Sebab, sebuah lembaga riset berbasis Inggris Verisk Maplecroft menyebut bahwa negara G20 masih menyumbang 80% emisi global. Ini merupakan catatan penting. Dalam laporan mereka mengatakan: “Bahkan jika negara anggota terbaik dari G20 serius berjuang memenuhi tujuannya—sementara yang lain tidak—maka target Perjanjian Paris membutuhkan desakan terus-menerus selama dekade mendatang.”
Laporan tersebut menjadi appetizer yang patut dipertimbangkan sebelum COP26 terselenggara esok. Bahwa, tidak cukup bagi negara dunia untuk bekerja sendiri-sendiri.
Di antara negara G20, Inggris menjadi yang paling menonjol dalam mencapai target Kesepakatan Paris. Posisinya semakin kokoh sejak negeri Elizabeth ini mengesahkan Undang-Undang Perubahan Iklim pada tahun 2017. Dengan pelahan-lahan meninggalkan pemakaian batu bara, emisi GRK Inggris pun telah berkurang hampir setengah dari total tahun 1990.
Tapi Inggris belum saatnya berpuas diri. Dengan negara ini memperbarui target pengurangan emisi menjadi sebesar 78% pada 2035, maka ada banyak hal yang masih harus dilakukan. Apalagi, laporan Verisk Maplecroft menyebut, target baru itu akan mustahil tercapai kalau Inggris masih menjalankan kebijakan ‘hari ini’.
Untuk mencapai target barunya, Inggris membutuhkan lebih banyak mobil listrik, pemanas rendah karbon, listrik ramah lingkungan, serta pengurangan besar-besaran konsumsi daging dan produk susu. Dan, itu semua membutuhkan kerangka kebijakan lebih dari yang ada sekarang.
Namun di luar Inggris, jika melihat matriks keseluruhan anggota G20, tampak betapa transisi menuju dunia yang lebih hijau sedang mengalami ketidakteraturan. Laporan Verisk Maplecroft menunjukkan bahwa sejak tahun 2017, realisasi penurunan emisi dari negara G20 masih cukup jauh dari target yang ditetapkan pada 2030.
Performa Kebijakan Karbon G20 (2017-2020)
Menyitir laporan tersebut: “Negara-negara G20 perlu merumuskan langkah-langkah seperti pembatasan emisi untuk pabrik, menguatkan mandat untuk membeli energi bersih, dan melakukan pungutan tinggi atas karbon. Itu perlu dilakukan dengan sedikit peringatan keras.”
