Oligarki meruntuhkan Demokrasi
Jika situasi memang telah terjadi secara masif seperti ini, dengan aksi koboi dua pemimpin parpol ataupun lainnya yang secara samar-samar dalam lubuk hati yang tidak berani berucap tapi berani berbuat oligarkis maka makin kuat pengaruh gerombolan pengkhianat rakyat. Minimal menjilat ludahnya sendiri jika tak ingin dikatakan mengkhianati rakyat. Kata yang tepat adalah oligarki. Kita pasti paham arti oligarki adalah bentuk pemerintahan yan kekuasaan politiknya secara efektif dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibesakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata Yunani untuk mengartikan ‘ sedikit’ dan ‘memerintah’.Bagaimana mungkin, keputusan yang sudah disepakati bersama dilanggar begitu saja hanya karena keinginan sedikit orang yang ingin terus memerintah.
Bangsa sebesar ini yang bahkan mendapat kepercayaan pemimpin G20, sepertinya berjalan mundur secara politik. Jika kita sudah mendapat kepercayaan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang hebat diantara 20 negara’ terhebat’ sejagat ini, mengapa kita kecut atau bahkan tidak berani menghadapi badai ekonomi, misalkan akan terjadi setelah presiden Jokowi lengser keprabon 2024 dan mega proyek IKN belum rampung.. Setiap pemimpin pasti punya cari sendiri menyelamatkan bangsanya. Indonesia adalah negara yang hebat dan memiliki banyak pemimpin hebat.
BJ Habibie meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Soeharto 21 Mei 1998. Kecemerlangan BJ Habibie membongkar cengkraman oligarki politik dan kekuasaan ala Orde Baru pelan tapi pasti memberi dampak sangat berarti. Tahanan politik dibebaskan, media massa tumbuh subur tanpa berpura-pura mengekspresikan karya jurnalistik mengeritik pemerintah , seperti menguak sisa-sisa KKN era Orde Baru. BJ Habibie sebagai salah satu tokoh harapan Pak Harto di masa depan, benar-benar bertindak dengan gayanya sendiri sebagai teknokrat, bukan sebagai politisi sejati menumpas oligarki politik. Mengapa belum apa-apa sudah muncul lagi oligarki politik di era pasca reformasi ini..
Warna baru jbagi demokrasi di Indonesia dapat kita saksikan dalam kotestasi pemilu pertama 7 Juni 1999 di Era Reformasi. Berdasarkan UU No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik maka parpol peserta pemilu berjumlah 48 parpol. Parpol adalah wadah dan candra dimuka bagi regenerasi kepemimpinan nasional. Parpol tak boleh mandul dan apalagi tercemar oleh bias dan racun kekuasaan yang sudah menyelinap dalam hati dan pikiran para pemimpinnya. Oligarki politik tak boleh bergerak bebas tanpa ada kekuatan yang meredam nafsu kekuasaan eksklusifnya. Siapa lagi kalau bukan rakyat dan atau para wakil rakyat yang berpikir cerdas dan berhati nurani bersih untuk mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia, bukan segelintir makelar kekuasaan. Jika oligarki politik menguasai dapur kekuasan Istana Presiden maka dengan sendirinya tubuh demokrasi kita akan penuh bisul dan kepayahan bernafas..
Kita tak perlu mencari muka dan membebankan semua ke pundak Pak Jokowi karena beliau sendiri sudah berulang kali menolak jabatan 3 periode. Contohnya, tanggal 11 September 2021, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyatakan sangat jelas bahwa pak Jokowi tanggal 15 maret 2021 MENOLAK jabatan presiden 3 periode atau MENAMBAH/MEMPERPANJANG masa jabatan presiden. [rif]
