Scroll untuk baca artikel
Berita

FISA HMI-MPO Kecam Tindakan Represif Aparat dan Desak Proses Hukum atas Tewasnya Demonstran Ojol

Redaksi
×

FISA HMI-MPO Kecam Tindakan Represif Aparat dan Desak Proses Hukum atas Tewasnya Demonstran Ojol

Sebarkan artikel ini
FISA HMI-MPO
Ilustrasi

FISA HMI-MPO mengecam tindakan represif aparat yang menewaskan demonstran ojol Affan Kurniawan dalam aksi di DPR.

BARISAN.CO – Forum Ikatan Silaturahmi Alumni (FISA) HMI-MPO menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tewasnya seorang demonstran ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dalam aksi protes di depan DPR pada 28 Agustus 2025. Affan dilaporkan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis aparat kepolisian.

FISA HMI-MPO menilai peristiwa tersebut sebagai tragedi demokrasi yang mencoreng hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat.

“Demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Negara seharusnya menjamin keamanan serta keselamatan setiap warga yang menyampaikan aspirasi,” tegas pernyataan resmi yang ditandatangani Koordinator Erfi Firmansyah dan Sekretaris Eva Musdalifah, Sabtu (30/08/2025)

Dalam pernyataan itu, FISA HMI-MPO menyampaikan enam poin sikap. Pertama, mereka menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Affan Kurniawan yang disebut sebagai pejuang demokrasi.

Kedua, FISA menilai cita-cita demokrasi di Indonesia tengah berada di ambang senjakala karena lembaga pemerintahan lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada memperhatikan nasib rakyat.

Ketiga, mereka mendesak pemerintah memberikan kompensasi layak dan nyata bagi keluarga korban.

Keempat, FISA mendorong pemberian hukuman seberat-beratnya terhadap anggota Polri yang menabrak hingga menewaskan demonstran.

Kelima, FISA meminta aparat keamanan bersikap profesional, damai, dan humanis dalam menghadapi aksi massa.

Terakhir, FISA mengimbau Pengurus Besar HMI-MPO dan cabang-cabang di seluruh Indonesia untuk berperan aktif bersama komponen demokrasi lainnya menyuarakan aspirasi rakyat secara damai.

“Peristiwa ini berdampak amat luas pada kondisi demokrasi dan rasa keadilan masyarakat. Koreksi total atas penyelenggaraan negara sangat mendesak dilakukan,” demikian pernyataan FISA HMI-MPO. []