BARISAN.CO – Pada Rabu (5/5/2021) seorang hakim federal AS memblokir perintah dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) untuk mencegah tuan tanah mengusir penyewa mereka selama pandemi.
Hakim Distrik AS Dabney Friedrich, dalam putusannya, menyebutkan perintah CDC harus dikesampingkan.
Awalnya, perintah penggusuran tersebut diumumkan pada 4 September 2020 untuk berlaku selama sisa tahun 2020. Pada hari pertama menjabat, Presiden Joe Biden meminta untuk memperpanjangnya hingga 30 Juni. Hal itu dilakukan agar dapat membantu penyewa yang kesulitan melalui kejatuhan finansial pandemi.
Friedrich menuliskan bahwa larangan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang sulit dan memiliki konsekuensi besar di dunia nyata.
Disebutkan dalam putusan tersebut bahwa pernyataan untuk pengadilan itu sempit. “Apakah Undang-undang Layanan Kesehatan Umum memberi CDC kewenangan hukum untuk memberlakukan moratorium penggusuran nasional? Nyatanya tidak.”
Pejabat AS mengajukan banding atas keputusan Friedrich.
Friedrich bukan satu-satunya hakim yang menolak perintah CDC. Hakim di Ohio dan Texas juga telah memutuskan untuk tidak memberlakukan larangan tersebut yang sebelumnya memicu kekhawatiran penyewa dan pendukung perumahan.
Dalam laporan The Associated Press pada bulan November lalu, tujuan perintah nasional tersebut dikeluarkan adalah untuk melindungi lebih dari 23 juta penyewa. Sering kali, penyewa rentan terhadap penegakan hukum yang tidak merata di tingkat negara bagian dan lokal.
Dari data Pusat Prioritas Anggaran dan Kebijakan menunjukkan bahwa sekitar 15% penyewa terlambat membayar bulanan.
Menurut Moody’s Analytics, pada Januari 2021, 10 juta orang Amerika terlambat membayar sewa. Mereka adalah penyewa rentan karena statusnya sebagai pengangguran, yang mana pendapatan dan pendidikannya juga lebih rendah.
Di luar moratorium penggusuran, Biden telah mengalokasikan sekitar US$50 miliar untuk bantuan sewa dalam Rencana Penyelamatan Amerika.
Namun, Ayelet Sheffey dari Insider melaporkan bantuan perlu dicairkan sebelum pengadilan mulai memproses penggusuran lagi dan stimulus uang tunai merupakan alat bagi penyewa dalam upaya melawan penggusuran.
The Washington Post melaporkan, para pejabat di Departemen Keuangan sedang bergerak cepat mendistribusikan bantuan sebelum moratorium penggusuran dibatalkan. []