“Kondisi ini menjadi momentum bagi Pemerintah untuk bisa melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap Tata Kelola CPO dan Minyak Goreng, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk dalam hal penataan produksi, harga, kelembagaan regulator dan pelaksana, selain itu kebijakan yang terintegrasi lainnya seperti kebijakan Enrregi Baru Terbarukan (RBT) dalam Program Mandatori B30 (campuran biodiesel 30% dan 70% BBM jenis solar),” imbuhnya.
“Kompleksitas permasalahan CPO dan Minyak Goreng diharapkan bisa diuraikan dengan baik. Pemerintah harus bisa mengurainya satu persatu, jangan sampai kalah dengan Mafia yang selama ini menggeruk keuntungan dari lemahnya Tata Kelola selama ini,” pungkasnya. [Luk]
