Barisan.co – Pada tanggal 7 September 2004, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib terbang dengan pesawat Garuda bernomor GA 974 dari Jakarta menuju Amsterdam. Dua jam sebelum tiba di Bandara Schipol, Amsterdam, di atas teritori Rumania, ia meninggal.
Dua bulan setelah kematiannya, Kepolisian Belanda mengungkap adanya senyawa arsenik di tubuh Munir setelah otopsi dilakukan. Senyawa itu ada di air seni, darah, dan jantung dengan dosis melebihi batas normal. Kesimpulannya, Munir meninggal diracuni.
Kematian Munir yang tidak wajar itu meninggalkan banyak tanya. Maskapai Garuda, oleh karena kejadian itu, turut mendapat sorotan hingga menyeret salah satu nama pilotnya Pollycarpus Budihari Priyanto.
Polly sempat kedapatan menikmati minuman bersama Munir di sebuah kafe saat transit di bandara Changi, Singapura. Mereka duduk bersama dan Polly adalah orang yang mentraktir Munir. Namun, setelah pada 20 Desember 2005 Pengadilan Negeri (PN) Jaksel memvonis Polly 14 tahun penjara karena pembunuhan, kuat dugaan bahwa pelaku tidak berhenti pada si pilot: Polly hanya eksekutor.
Motif pembunuhan Munir masih misterius. Ada dugaan Munir dibunuh karena memegang data penting seputar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti kasus Talangsari, penculikan aktivis 1998, hingga kampanye hitam pemilihan presiden 2004.
Oleh Badan Intelijen negara, keberangkatan Munir ke Belanda diduga bertujuan akan menjual negara dengan data-data yang dibawanya untuk studi hukum di Utrecht Universiteit, dikutip dari laporan majalah Tempo edisi 8 Desember 2014.
Beberapa nama yang diduga aktor intelektual pembunuhan Munir pun santer terdengar, namun tak satupun tersentuh hukum.
Singkat Hayat Sang Pejuang HAM
Hari ini 55 tahun lalu, Munir Said Thalib lahir di Malang. Pada waktu mudanya, semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ayah dari dua anak ini berkhidmat dalam dunia hukum dan hak asasi manusia. Ia juga aktif berorganisasi dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Dalam laporan Tempo, Munir Said Thalib memulai aktivismenya tahun 1989 di LBH Surabaya. Ia bergabung dalam basis buruh dan petani. Setahun setelahnya, ia didapuk sebagai Koordinator Divisi Perburuhan dan Divisi Hak Sipil Politik di LBH Surabaya.
Selanjutnya ia juga menjadi Direktur LBH Semarang beberapa bulan sebelum ditarik ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta pada 1996. Pada tahun yang sama, suami dari Suciwati ini mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Dari sanalah tindak agresifnya demi kemajuan hak asasi manusia semakin terlihat nyata. Tak hanya Kontras, Munir juga mendirikan Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia, Imparsial.
Nama Munir mulai teresonansi dalam percakapan publik setelah ia tampil sebagai pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik oleh Tim Mawar dari Kopassus, pasca Soeharto lengser. Banyak disebutkan, dari Munir, kebenaran tentang kasus penculikan yang ada pada masa itu akan terkuak. Dan itu menjadikannya ‘dokumen hidup’ yang penting.
Banyak orang tidak menyenangi pergerakan Munir dalam menentang ketidakadilan. Dulu, kalangan penentangnya terutama datang dari petinggi Orde Baru dengan memanfaatkan operasi intelijen.
Kematian Munir adalah sebuah kejanggalan demokrasi yang harus dibuka. Dengan adanya dugaan bahwa intelijen dan militer terlibat, hal itu menandakan betapa negara, dengan kecenderungannya yang masih militeristik, masih melihat gerakan aktivisme HAM sebagai ancaman stabilitas nasional.
Lebih dari itu semua, Munir telah banyak berjasa memperjuangkan HAM. Masih banyak harapan bahwa kasus pembunuhannya segera terungkap, suatu saat.