BARISAN.CO – Keinginan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin agar wilayahnya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 justru membuatnya harus merasakan berlebaran di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin dengan 7 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap laporan keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Penetapan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa, 26 April hingga Rabu, 27 April.
“Pada kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 12 orang pada Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 23.00 WIB di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konpers yang ditayangkan di akun YouTube KPK RI, Kamis (28/4/2022) dini hari.
Kronologi Penangkapan
Tim mulanya bergerak ke salah satu hotel di daerah Bogor pada Selasa 26 April 2022, pagi. Sebab, tim mendapatkan informasi ada penyerahan uang dari orang kepercayaan Bupati Bogor untuk anggota tim audit BPK Jawa Barat di hotel tersebut.
Namun ternyata, proses serah terima uang dugaan suap tersebut telah dilakukan. Para pihak yang diduga pemberi dan penerima suap telah kembali ke kediamannya masing-masing. Di mana, para Anggota BPK Jawa Barat pulang ke Bandung, dan yang lainnya di daerah Bogor.
KPK kemudian berpencar membagi dua tim. Satu tim bergerak menuju Bandung untuk menjemput Anggota BPK Jawa Barat yang diduga telah menerima uang suap. Tim berhasil mengamankan empat pegawai BPK Jawa Barat di kediamannya masing-masing daerah Bandung berserta uang dugaan suap tersebut.
“Tim mengamankan empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat dimaksud yang saat itu sedang berada kediamannya masing-masing di Bandung pada Selasa (26/4/2022) malam. Dan saat itu juga tim langsung mengamankan dan membawa menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta,” terang Firli.
Sementara tim yang lainnya juga mengamankan Bupati Bogor, Ade Yasin di kediamannya pada Rabu 27 April 2022, pagi. Tak hanya Ade Yasin, tim mengamankan sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor di rumahnya masing-masing.
“Tim juga mengamankan Bupati Kabupaten Bogor di rumahnya dan pihak-pihak lain. Antara lain pejabat dan ASN Pemkab Bogor di rumah tempat tinggal masing-masing di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Uang Rp1,024 miliar Diamankan
Sebanyak 12 orang langsung digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Mereka lalu diperiksa secara intensif. Tak hanya 12 orang, tim juga berhasil mengamankan uang dengan nilai total Rp1,024 miliar. Uang itu diamankan dalam bentuk tunai dan ada pada rekening bank.
“Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total Rp1,024 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp454 juta,” ujarnya.
KPK Tetapkan 8 Orang Jadi Tersangka
Selanjutnya KPK melakukan pemeriksaan intensif, kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Delapan tersangka tersebut yakni, Bupati Bogor, Ade Yasin (AY); Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA). Kemudian, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Selanjutnya, empat pegawai BPK Jawa Barat, Anthon Merdiansyah (ATM); Arko Mulawan (AM); Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK); dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR). Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.
Keinginan Raih WTP Meski Ada Kejanggalan
Adapun, suap tersebut berkaitan dengan pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Pemkab Bogor diduga sengaja menyuap Anggota BPK Jawa Barat agar mendapatkan predikat WTP.