Di negara maju seperti Amerika Serikat bahkan pusat pemerintahan dan bisnisnya terpisah.
“Washington DC itu sama sekali bukan kota bisnis. New York, Chicago, LA, dan San Francisco kota bisnisnya. Begitu pun di Jerman, Berlin lebih ke pemerintahan. Ada bisnis, tapi kecil-kecilan di situ, yang paling banyak di negara bagian lain,” ucap Ilham.
Ketua Dewan Penasehat Forum Diskusi (FDN) ini melihat kemungkinan Presiden Joko Widodo ada keinginan untuk memulainya sekarang agar proyek IKN itu dapat dilanjutkan oleh presiden terpilih berikutnya apabila beliau sudah tidak lagi menjabat.
“Kalau tidak, mungkin dalam benak beliau itu tidak akan dimulai. Padahal beliau ingin itu adalah sesuatu yang ke arah itu karena mau memberikan simbol kepada negara kita, bahwasanya Indonesia ini bukan Jawa sentris, jadi tidak semuanya di sini. Kemudian, perlu adanya pusat bisnis di luar pulau Jawa, misalnya Medan, Makassar, Bali, Palembang, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Namun begitu, dia menambahkan pusat bisnis di kota lain tersebut mungkin lebih kecil daripada Jawa, sebab peredaran uang di Jakarta mencapai 70 persen dari perputaran uang nasional. Ilham menilai sebenarnya pemindahan IKN ini menjadi kesempatan untuk kita membuat kota dari nol dengan paradigma-paradigma baru, misalnya harus net zero, benar-benar hijau, serta human centered design. Sehingga, banyak inovasi yang dibangun karena sulit mengimplementasikannya jika tidak mulai dari nol.
“Misalnya kalau kita mau mengubah Jakarta jadi seperti itu, sudah ada sesuatu jadi susah buat sesuatu yang baru. Itu kalau diterapkan dalam konteks ibu kota baru mungkin bisa menjadi sinyal simbol Indonesia baru sebagai Indonesia emas di masa mendatang,” ujar Ilham.
Ilham menyampaikan untuk dapat membangun sebuah kota yang berimbang dengan adanya ekosistem benar-benar net zero dan energi terbaharukan peluangnya ada di IKN.
Kemudian, Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ini menuturkan tidak harus seluruh penduduk di Jakarta pindah ke IKN. Sebab, ia melihat contoh kasus di Australia.
“Di sana ada dua kota besar, dibangunlah Canberra. Karena jika Sydney menjadi ibu kota, Melbourne marah, begitu juga sebaliknya. Tapi, di Canberra hanya untuk pemerintahan, hanya setengah juta orang di situ,” lanjut Ilham.
Ilham melihat kemungkinan IKN apabila jadi nantinya pun akan digunakan sebagai pusat pemerintahan saja.
“Bisa jadi, sebagian pemerintahan tetap di sini. Tapi, kalau Kementerian, Parlemen, Presiden, Mahkamah Agung, dan BPK, mungkin pindah ke situ, tapi tidak mungkin berarti semua harus pindah ke situ. Saya tidak yakin,” ujarnya. [rif]
