Ada juga sesi tentang Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Luar biasa program ini. Saya cek di website ada 488 kolaborator yang ulurkan tangan membantu Jakarta per hari ini. Di ataranya ada pemerintah Seoul, ada perusahaan seperti Toyota, ada Rumah Zakat, OJOL, Budha Tzu Chi, ada juga dari perorangan. Macam-macam yg dibantu ada alat tes PCR, handsanitizer, APD, paket sembako, makanan siap saji untuk para tenaga kesehatan. Semua kolaborator dan data sumbangannya tercatat rapi di website JDCN.
Begitupun dalam pengambilan kebijakan, kolaborasi adalah kunci. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan akademisi dan NGO seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dan Lapor Covid. Sedari awal Pemprov DKI membuka data dan informasi yang memungkinkan para ahli membuat analisa kebijakan dan rekomendasi. Pemprov DKI pun responsive dalam menerima masukan. Hasilnya kita tahu, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan, bukan berdasar kepentingan pribadi/ golongan.
Selain itu, ada juga cerita tentang kolaborasi membangun sistem transportasi terintegrasi. Sejumlah anak muda tergerak membuat penanda/ signage standar di halte-halte Trans Jakarta yang menaikkan level Jakarta menjadi kota yang ramah terhadap pemakai transportasi umum sebagaimana halnya kota-kota dunia . Ada juga cerita bagaimana antar instansi mampu secara efektif berkolaborasi yang memungkinkan halte terbakar oleh vandalisme saat demo beberapa waktu lalu bisa terbangun kembali hanya dalam 3 hari. Satu kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menurut saya, kunci kesuksesan Jakarta Berkolaborasi ada tiga. Satu TRANSPARANSI. Jakarta di bawah Anies Baswedan menempatkan transparansi data dan informasi menjadi nomor 1. Agar publik tahu situasi sebenarnya terjadi. Misalnya tentang wabah Corona, sejak awal Pemprov DKI Jakarta pilih bersikap terbuka sedari awal dg membuat platform corona.jakarta.go.id. Satu sikap yang pada awalnya dimusuhi karena transparansi data malah dianggap meresahkan. Pilihan Pemprov DKI Jakarta tepat. Sebab dengan akses data yang mudah dan valid, para peneliti, akademisi, LSM dapat menganalisa dan justru ikut membantu memberikan rekomendasi.
Dua, TRUST. Pemprov DKI Jakarta memilih trust, percaya kepada publik. Bahwa jika publik tahu persoalan sebenarnya mereka akan tergerak ikut membangun dan merawat kota. Kepercayaan ini terbukti benar. Ratusan orang telah tergerak berkolaborai membantu menanggulangi Coroma di Jakarta.
Tiga, EQUALITY. Pemprov DKI Jakarta menempatkan publik secara equal dengan dirinya, dalam posisi setara. Yang memiliki niat baik, pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya – untuk membangun kota mereka. Ada perubahan paradigma di sini, pemerintah Jakarta tak lagi memonopoli kebenaran dan narasi. Dengan memilih berkolaborasi dan memperlakukan warga sebagai mitra.
Begitulah wajah Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Jakarta yang menempatkan warga sebagai subyek, sebagai mitra, sebagai kolaborator dalam membangun dan merawat kota.
Jakarta tak butuh pemimpin bermental mandor. Yang memonopoli narasi kebenaran lalu memaksa orang-orang mengikuti kemauannya, acapkali dengan kekerasan. Jakarta butuh pemimpin yang menginspirasi. Memahamkan persoalan di depan mata, lalu mendorong kita bergerak selesaikan masalah bersama. JDCN seperti itu semangatnya.
Kepemimpinan Anies memang beda. Inspiratif.
Tatak Ujiyati
PS: catatan dari JDCN Forum
