Posisi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada temuan riset tidak populer sama sekali karena sangat sedikit perbincangan tentang kiprah wakil presiden, mengenai sikap, kebijakan, padangan, pemikiran dan kesehariannya.
Perbincangan terkait wapres hanya 104,9 ribu percakapan, sangat jauh di bawah intensitas perbincangan terkait presiden. Hal itu mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa orde baru.
“Hal itu dapat dimaklumi, karena penentuan calon wakil presiden di masa lalu bersifat tertutup, elitis dan kurang mendengar pandangan dan aspirasi publik,” papar Didik J Rachbini.
Riset Big Data INDEF juga menyajikan temuan tujuh nama menteri kabinet paling populer yakni Prabowo Subianto (141,5 ribu percakapan), Terawan Agus Putranto (103 ribu percakapan), Erick Tohir (100,3 ribu percakapan), Fachrul Razi (99,9 ribu percakapan), Tito Karnavian (64,8 ribu percakapan), Menteri Pendidikan (60,5 ribu percakapan), dan Menteri Polhukam (58,3 ribu percakapan).
Sementara separuh anggota kabinet yang tidak populer dan tidak banyak diperbincangkan adalah: Gusti Ayu Darmavati, Zainudi Amali, Agus Suparmanto, Budi Karya, Abdul Halim Iskandar dan Wishnutama.
Selain itu terdapat nama tujuh menteri mempunyai sentimen paling negatif di publik karena kebijakan, kiprah, perilaku, dan pernyataannya, yakni Menteri Kesehatan (sentimen negatif 74 persen), Menteri Pertanian (57 persen), Menteri Kominfo (55 persen), Menteri Agama (53 persen), Menteri KKP (47 persen), Menteri Pendidikan (44 persen), Menteri Keuangan (44 persen).
Sentimen negatif Menteri Kesehatan paling tinggi 74 persen, sedikit turun dibandingkan dengan sentimen pada masa puncak kekhawatiran terhadap Covid-19 pada masa awal outbreak Maret dan April 2020.
Isu berita pujian dari WHO padahal sekedar diundang, dibantah dengan percakapan mencibir, tidak percaya dan aneh. Isu kursi kosong di Mata Najwa menambah sentimen negatif terhadap menteri kesehatan.
Sentimen negatif terhadap Menteri Pertanian (57 persen) karena isu tidak masuk akal seperti kalung penangkal covid dan dianggap tidak punya peran dalam kebijakan lumbung pangan nasional.
Sementara sentimen negatif terhadap Menteri Kominfo (55 persen) perihal klaim naif bahwa kebenaran hanya milik pemerintah. Hal lainnya adalah isu blokir medsos sebagai imbas demo UU Ciptaker.
Menteri Agama mendapat sentimen negatif cukup tinggi, yakni 53 persen. Salah satunya adalah statemen radikalisme, good looking, termasuk juga isu sertifikasi penceramah, yang merupakan sentimen negatif di hadapan publik.
