Barisan.co – “Sentimen positif publik sebesar 50,1 persen terhadap Presiden Joko Widodo tidak cukup populer untuk menjalankan kebijakan yang tidak populer, kontroversial atau bahkan berdampak negatif terhadap masyarakat luas,” kata Didik J Rachbini, pakar ekonomi politik pada Webinar INDEF tentang “Analisis Sentimen tentang Institusi, Perilaku & Kinerja Pemerintah”, yang dilaksanakan Minggu (15/11/2020).
Pada webinar yang diikuti para jurnalis tersebut Didik J Rachbini juga menyatakan dari sistem Big Data INDEF Datalyst Center untuk analisis sentimen tentang kinerja pemerintah periode Juli-September 2020, diketahui terdapat 1,22 juta percakapan di media sosial terkait Jokowi.
Tidak kurang dari 49,9 persen mempunyai sentimen negatif dari total 1,22 juta juta percakapan di media sosial, dengan kata kunci Joko Widodo, Presiden Jokowi, Jokowi.
“Dengan sentimen negatif yang mencapai separuh dari sentimen publik di media sosial, mengindikasikan bahwa Presiden tidak cukup mempunyai modal besar untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti UU Cipta Kerja, Pelemahan KPK, Utang luar negeri dan sebagainya,” sambungnya.
Padahal di negara maju, hanya pimpinan negara yang mempunyai sentimen positif paling tidak 80 persen yang dapat membuat kebijakan tidak populer. Itupun harus didukung oleh komunikasi publik yang efektif, dan sosialisasi gencar dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
“Jika terus dipaksakan membuat kebijakan yang tidak populer dan ditentang publik, maka ke depan negara hanya akan mengurusi konflik dan pertentangan yang tidak kunjung selesai. Ironisnya, pertentangan yang telah terjadi dan yang akan terjadi sesungguhnya berasal dan bahkan diciptakan dari lembaga kepresidenan, sikap presiden, kebijakan yang diambil, dan keputusan politiknya,’’ jelasnya lagi.
Terdapat lima isu dan masalah utama yang menyebabkan sentimen negatif publik terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi, yakni pertama, isu RUU Cipta Kerja yang tidak populer, sembrono, dan salah kaprah.
Kedua, masalah penanganan pandemi yang tidak memadai. Ketiga, isu dinasti politik ikut Pilkada. Keempat, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi yang berisiko tinggi. Dan kelima, masalah utang luar negeri yang naik pesat.
“Kelima isu, masalah dan kebijakan tersebut dianggap baik, dan tidak bermasalah oleh pemerintah, sehingga terus saja dijalankan dan dipaksakan, tetapi ditolak dan mendapat sentimen negatif dari publik seperti pada data 1,22 juta percakapan dari riset Big Data INDEF,” jelas Didik J Rachbini.
