Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Terkini Politik & Hukum

Joko Widodo Mencatatkan Sentimen Negatif atas Berbagai Kebijakannya: Riset Big Data INDEF

:: Redaksi
16 November 2020
dalam Politik & Hukum
Joko Widodo Mencatatkan Sentimen Negatif atas Berbagai Kebijakannya: Riset Big Data INDEF

Hasil riset INDEF, ada 49,9 persen sentimen negatif dari total 1,22 juta juta percakapan di media sosial, dengan kata kunci Joko Widodo, Presiden Jokowi, Jokowi/ Ilustrasi: publika.co.id

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp

Barisan.co – “Sentimen positif publik sebesar 50,1 persen terhadap Presiden Joko Widodo tidak cukup populer untuk menjalankan kebijakan yang tidak populer, kontroversial atau bahkan berdampak negatif terhadap masyarakat luas,” kata Didik J Rachbini, pakar ekonomi politik pada Webinar INDEF tentang “Analisis Sentimen tentang Institusi, Perilaku & Kinerja Pemerintah”, yang dilaksanakan Minggu (15/11/2020).

Pada webinar yang diikuti para jurnalis tersebut Didik J Rachbini juga menyatakan dari sistem Big Data INDEF Datalyst Center untuk analisis sentimen tentang kinerja pemerintah periode Juli-September 2020, diketahui terdapat 1,22 juta percakapan di media sosial terkait Jokowi.

Tidak kurang dari 49,9 persen mempunyai sentimen negatif dari total 1,22 juta juta percakapan di media sosial, dengan kata kunci Joko Widodo, Presiden Jokowi, Jokowi.

“Dengan sentimen negatif yang mencapai separuh dari sentimen publik di media sosial, mengindikasikan bahwa Presiden tidak cukup mempunyai modal besar untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti UU Cipta Kerja, Pelemahan KPK, Utang luar negeri dan sebagainya,” sambungnya.

BACAJUGA

oligarki 2023

Ekonom Senior INDEF: Oligarki Akan Lebih Eksis Pada 2023-2024 dan Setelahnya

6 Januari 2023
pondasi ekonomi nasional

Faisal Basri: Terjadi Pelemahan Pondasi Ekonomi, Hasilnya Tumbuh Kerdil

5 Januari 2023

Padahal di negara maju, hanya pimpinan negara yang mempunyai sentimen positif paling tidak 80 persen yang dapat membuat kebijakan tidak populer. Itupun harus didukung oleh komunikasi publik yang efektif, dan sosialisasi gencar dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

“Jika terus dipaksakan membuat kebijakan yang tidak populer dan ditentang publik, maka ke depan negara hanya akan mengurusi konflik dan pertentangan yang tidak kunjung selesai. Ironisnya, pertentangan yang telah terjadi dan yang akan terjadi sesungguhnya berasal dan bahkan diciptakan dari lembaga kepresidenan, sikap presiden, kebijakan yang diambil, dan keputusan politiknya,’’ jelasnya lagi.

Terdapat lima isu dan masalah utama yang menyebabkan sentimen negatif publik terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi, yakni pertama, isu RUU Cipta Kerja yang tidak populer, sembrono, dan salah kaprah.

Kedua, masalah penanganan pandemi yang tidak memadai. Ketiga, isu dinasti politik ikut Pilkada. Keempat, pelaksanaan Pilkada di masa pandemi yang berisiko tinggi. Dan kelima, masalah utang luar negeri yang naik pesat.

“Kelima isu, masalah dan kebijakan tersebut dianggap baik, dan tidak bermasalah oleh pemerintah, sehingga terus saja dijalankan dan dipaksakan, tetapi ditolak dan mendapat sentimen negatif dari publik seperti pada data 1,22 juta percakapan dari riset Big Data INDEF,” jelas Didik J Rachbini.

Posisi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada temuan riset tidak populer sama sekali karena sangat sedikit perbincangan tentang kiprah wakil presiden, mengenai sikap, kebijakan, padangan, pemikiran dan kesehariannya.

Perbincangan terkait wapres hanya 104,9 ribu percakapan, sangat jauh di bawah intensitas perbincangan terkait presiden. Hal itu mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa orde baru.

“Hal itu dapat dimaklumi, karena penentuan calon wakil presiden di masa lalu bersifat tertutup, elitis dan kurang mendengar pandangan dan aspirasi publik,” papar Didik J Rachbini.

Riset Big Data INDEF juga menyajikan temuan tujuh nama menteri kabinet paling populer yakni Prabowo Subianto (141,5 ribu percakapan), Terawan Agus Putranto (103 ribu percakapan), Erick Tohir (100,3 ribu percakapan), Fachrul Razi (99,9 ribu percakapan), Tito Karnavian (64,8 ribu percakapan), Menteri Pendidikan (60,5 ribu percakapan), dan Menteri Polhukam (58,3 ribu percakapan).

Sementara separuh anggota kabinet yang tidak populer dan tidak banyak diperbincangkan adalah: Gusti Ayu Darmavati, Zainudi Amali, Agus Suparmanto, Budi Karya, Abdul Halim Iskandar dan Wishnutama.

Selain itu terdapat nama tujuh menteri mempunyai sentimen paling negatif di publik karena kebijakan, kiprah, perilaku, dan pernyataannya, yakni Menteri Kesehatan (sentimen negatif 74 persen), Menteri Pertanian (57 persen), Menteri Kominfo (55 persen), Menteri Agama (53 persen), Menteri KKP (47 persen), Menteri Pendidikan (44 persen), Menteri Keuangan (44 persen).

Sentimen negatif Menteri Kesehatan paling tinggi 74 persen, sedikit turun dibandingkan dengan sentimen pada masa puncak kekhawatiran terhadap Covid-19 pada masa awal outbreak Maret dan April 2020.

Isu berita pujian dari WHO padahal sekedar diundang, dibantah dengan percakapan mencibir, tidak percaya dan aneh. Isu kursi kosong di Mata Najwa menambah sentimen negatif terhadap menteri kesehatan.

Sentimen negatif terhadap Menteri Pertanian (57 persen) karena isu tidak masuk akal seperti kalung penangkal covid dan dianggap tidak punya peran dalam kebijakan lumbung pangan nasional.

Sementara sentimen negatif terhadap Menteri Kominfo (55 persen) perihal klaim naif bahwa kebenaran hanya milik pemerintah. Hal lainnya adalah isu blokir medsos sebagai imbas demo UU Ciptaker.

Menteri Agama mendapat sentimen negatif cukup tinggi, yakni 53 persen. Salah satunya adalah statemen radikalisme, good looking, termasuk juga isu sertifikasi penceramah, yang merupakan sentimen negatif di hadapan publik.

Sentimen negatif lainnya pada Menteri KKP (47 persen), terkait kebijakan ekspor benih lobster dan kebijakan yang berlawanan dengan sebelumnya ihwan pencuri ikan), Menteri Pendidikan (44 persen) tentang program organisasi penggerak dan sekolah online yang tidak berhasil, dan Menteri Keuangan (44 persen) tentang utang luar negeri, resesi dan lainnya. (Pso)

Topik: IndefPresiden Joko WidodoUU Omnibus Law Cipta Kerja
Redaksi

Redaksi

Media Opini Indonesia

POS LAINNYA

Demo Kepala Desa
Politik & Hukum

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dinilai Ugal-ugalan

26 Januari 2023
Survei Algoritma Research
Politik & Hukum

Hasil Survei Algoritma Research: Puan Maharani Mendapatkan Penolakan Tertinggi

24 Januari 2023
Anies Baswedan ke Baduy
Politik & Hukum

Anies Baswedan Silaturahmi ke Baduy, Bertepatan Bulan Kawula

23 Januari 2023
Mahasiswa dan Tokoh Dayak Dukung Anies Baswedan, Kepengurusan Relawan ANIES Hampir 100 Persen di Kalimantan
Politik & Hukum

Mahasiswa dan Tokoh Dayak Dukung Anies Baswedan, Kepengurusan Relawan ANIES Hampir 100 Persen di Kalimantan

22 Januari 2023
DPD Anies Sukabumi Dilantik, 6 Alasan Dukung Anies Rasyid Baswedan Jadi Presiden
Politik & Hukum

DPD Anies Sukabumi Dilantik, 6 Alasan Dukung Anies Rasyid Baswedan Jadi Presiden

21 Januari 2023
Mengejutkan, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Mundur: Tahu Saatnya Harus Berhenti
Politik & Hukum

Mengejutkan, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Mundur: Tahu Saatnya Harus Berhenti

19 Januari 2023
Lainnya
Selanjutnya
Sate udang

Resep Sate Udang Pedas Gurih

Mengerti APBN [Bagian Sebelas]

Mengerti APBN [Bagian Sebelas]

Diskusi tentang post ini

TRANSLATE

TERBARU

Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

26 Januari 2023
Demo Kepala Desa

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dinilai Ugal-ugalan

26 Januari 2023
Normalisasi Sungai Berlanjut, Ciliwung Institute Pertanyakan Logika Kementerian PUPR

Normalisasi Sungai Berlanjut, Ciliwung Institute Pertanyakan Logika Kementerian PUPR

26 Januari 2023
Kenapa Kita Menangis Saat Menonton Film?

Kenapa Kita Menangis Saat Menonton Film?

26 Januari 2023
Menciptakan Wirausaha Muda

Merdeka Belajar, Menciptakan Wirausaha Muda, Mengapa Tidak?

26 Januari 2023
pH Tubuh

Berbahaya Jika pH Tubuh Terlalu Asam

26 Januari 2023
sholawat bulan rajab

Lirik Sholawat Bulan Rajab Teks Arab, Latin dan Artinya

26 Januari 2023

SOROTAN

Anak yang Tumbuh Miskin, Saat Dewasa Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan
Sorotan Redaksi

Anak yang Tumbuh Miskin, Saat Dewasa Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan

:: Anatasia Wahyudi
25 Januari 2023

Di mana pun mereka berada, anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan menderita dari standard hidup yang buruk, mengembangkan lebih sedikit keterampilan...

Selengkapnya
Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?

Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?

23 Januari 2023
Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari

Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari

22 Januari 2023
Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta

Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta

22 Januari 2023
BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?

BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?

21 Januari 2023
Politik Para Pecundang

Politik Para Pecundang: Menebar dan Melempar Buah Busuk

21 Januari 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Terkini
  • Senggang
  • Fokus
  • Opini
  • Kolom
    • Esai
    • Analisis Awalil Rizky
    • Pojok Bahasa & Filsafat
    • Perspektif Adib Achmadi
    • Kisah Umi Ety
    • Mata Budaya
  • Risalah
  • Sastra
  • Khazanah
  • Sorotan Redaksi
  • Katanya VS Faktanya
  • Video

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang