BARISAN.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Walikota di seluruh Indonesia yang bersama-sama bergerak menangani Covid-19. Presiden Jokowi berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan “mikro lockdown” atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Presiden Jokowi dalam dalam Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dari Istana Negara Jakarta menyampaikan, Mikro Lockdown atau PPKM dalam skala mikro mencakup lingkup kampung, desa RW atau RT, Kamis (11/02/2021)
“Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-‘lockdown’ seluruh kota. Oleh sebab itu, pekan lalu pemerintah kemudian bekerja lebih detail dengan menerapkan “mikro lockdown” atau “lockdown” skala mikro,” tuturnya.
“Karena yang kita ‘lockdown’ dalam skala-skala kelurahan, RW, RT. Oleh sebab itu wali kota, wakil wali kota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran COVID-19 secara detail,” katanya.
Presiden mengakui banyak belajar dari pengalaman dengan melihat proses-proses yang dilakukan negara lain yang melakukan “lockdown” seluruh negara, satu provinsi, satu kota, kemudian ekonominya jatuh.
“Namun, saya ingin tegaskan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, belum berakhir. Kita tetap harus bekerja keras. Kita juga harus semakin detail untuk menemukan cara-cara baru dalam mengatasi permasalahan dan bahkan memanfaatkan kondisi krisis ini untuk meraih kemajuan yang signifikan,” tegasnya
Presiden Jokowi berpesan empat hal untuk langkah-langkah extraordinary yang mendesak pada saat ini. Pertama, pengendalian laju penyebaran virus harus menjadi prioritas utama kita. Disiplin 3M; menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Kemudian juga terus meningkatkan 3T; testing, tracing, treatment. Tes, lacak, kemudian isolasi, ini penting.
Kedua, ini perlu manajemen persiapan untuk percepatan vaksinasi. Ini yang baru dimulai sejak 13 Januari yang lalu (vaksinasi untuk) nakes, tapi mulai minggu depan ini sudah mulai masuk ke pelayan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat.
Ketiga, perbanyak program Padat Karya. Ini urusan dengan ekonomi. Program Padat Karya, agar ini bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat. Dan, satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat sekarang ini adalah belanja pemerintah, belanja APBN dan belanja APBD. Dan masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya.
