Tren Tansformasi Media dan Implikasinya Pada Kampanye Pemilu 2024: Didik J Rachbini berpesan untuk menjaga keberlangsungan ruang publik yang sehat
BARISAN.CO – Dosen Universitas Paramadina Abdul Malik Gismar mengatakan dalam merespon kandidat politik, ada dua macam respon emosional publik terhadap kandidat yakni pertama, antusiasme, yang mengandung harapan, simpati,rasa bangga terhadap kandidat tertentu.
“Terkait dengan keinginan untuk mendukung dan memenangkan kandidat,” imbuhnya dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Universitas Paramadina dengan tema Tren Tansformasi Media dan Implikasinya Pada Kampanye Pemilu 2024, Sabtu (11/6/2022).
Abdul Malik selanjutnya menyampaikan respons kandidat politik yang kedua yakni kecemasan. Di dalamnya ada rasa takut, marah, tidak nyaman dan jijik terhadap kandidat politik tertentu.
“Emosi ini terkait keinginan untukk tidak memilih seorang kandidat. Tinggal sikap dari publik pemilih, mana sikap yang akan dipilih dalam Pemilu 2024,” terangnya.
2Studi di 38 negara terhadap 36 ribu lebih responden internasional telah menyatakan bahwa soal distrust atau ketidakpercayaan ada 3 pihak yang paling tidak dipercaya publik yakni Pemimpin Pemerintahan, Jurnalis, dan CEO’s. Jurnalis mendapat 67 % tingkat ketidakpercayaan, Pemimpin pemerintahan 66% dan Business leaders 63 %.
“Saat ini dunia hidup dalam abad ketidakpastian yang tinggi (uncertainty). Distrust is now society’s default emotion,” jelas Abdul Malik
Menurut Abdul Malik cara menghadapi Hoax Buster adalah dengan mengcounter informasi yang salah atau bohong. Sebuah penelitian di Universitas Columbia menyatakan, cluster publik yang tidak terdapat counter terhadap infomrasi yang salah, maka hoax menyebar dengan lebih luas dan merata.
“Sementara di kluster yang hidup dengan counter terhadap hoax dengan efektif, maka penyebaran hoax tercatat sedikit dan dapat dikendalikan,” tambahnya.
Dosen Univ Paramadina dan Praktisi Media, Prabu Revolusi mengatakan transformasi media tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi. Media adalah elemen penting bagi keberlangsungan demokrasi di sebuah negara.
“Pada musim mendekati pemilu seperti di Indonesia, media akan didekati oleh parpol-papol, dan juga para tokoh politik. Hal itu disadari karena juga alat pembentuk opini publik yang mempunyai power sangat hebat dalam pembentukan opini publik,” jelasnya.
Menurut Prabu, agenda setting adalah super power media yang amat berbahaya jika digunakan oleh kelompok kepentingan untuk membentuk opini publik.
“Sementara publik sendiri adalah subyek pasif yang akan menerima infomasi satu arah, yang dilemparkan media. Akan menjadi berbahaya jika agenda setting negatif yang dijejalkan kelompok kepentingan melalui kekuatan media akan diterima begitu saja oleh publik,” terang Prabu.
Sementara itu, dalam keynote speaker Didik J Rachbini berpesan untuk menjaga keberlangsungan ruang publik yang sehat, maka harus diberlakukan norma dan aturan main yang dapat menjaga agar pemanfaatannya tidak melewati ambang batas kapasitasnya.
Menurut Didik, buzzer adalah fenomena baru, begitu pula dengan relawan. Relawan pilpres, relawan gubernur dan relawan bupati. Kedudukan buzzer dan relawan sehabis pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi tidak jelas. Dia ada di bawah karpet kekuasaan, dipelihara dan dibiarkan.
“Sayangnya, para akademisi ilmu komunikasi tidak melakukan kritik tegas dan memadai terhadap “hama” demokrasi tersebut. Padahal para buzzer tersebut tidak mempunyai status jelas, menempel ke negara dan dapat merusak common resouces ruang publik,” pungkasnya. [Luk]
