Universitas Paramadina dan Universitas Harkat Negeri menilai kritik The Economist perlu dijadikan evaluasi untuk memperkuat ekonomi dan demokrasi Indonesia.
BARISAN.CO – Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Jakarta.
Forum ini menghadirkan ekonom, akademisi, dan peneliti. Acara diselenggarakan secara hibrid bertempat di Universitas Paramadina Kampus Kuningan, Jakarta dan dimoderatori oleh M. Rosyid Jazuli, Ph.D.
Titik berangkat diskusi adalah dua artikel The Economist yang terbit pertengahan Mei 2026: “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.”
Kedua artikel tersebut mengkritik keras arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, menyoroti risiko fiskal, pelemahan institusi, dan erosi demokrasi. Respons pemerintah yang datang secara terbuka di panggung internasional justru memperkeruh situasi.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dibaca sebagai peringatan serius terkait tata kelola pemerintahan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurutnya, persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah melemahnya integritas, meritokrasi, dan mekanisme pengawasan dalam pemerintahan.
“Seluruh uraian dari The Economist dan akibat ikutannya baik di pasar politik maupun ekonomi ini adalah soal declining trust, soal gap yang melebar antara otoritas di satu sisi dengan legitimasi di sisi lain,” katanya.
Ia menambahkan, pemulihan kepercayaan publik menjadi pekerjaan utama yang harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa.
Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menegaskan pentingnya ruang akademik yang terbuka dalam membahas berbagai persoalan kebangsaan. Menurutnya, kampus harus menjadi tempat lahirnya kebijakan berbasis data, teori, dan bukti empiris.
“Di sini bebas ya Paramadina ini satu kandang akademik, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujarnya.
Dalam paparannya, ekonom Universitas Indonesia, Moh. Ikhsan, menilai Indonesia memang belum berada di tepi jurang krisis, tetapi ruang untuk menghindari risiko tersebut semakin menyempit. Ia mengingatkan adanya kemiripan pola dengan gejala yang mendahului krisis ekonomi 1997–1998, seperti pelemahan kredibilitas fiskal, toleransi terhadap pelanggaran aturan, dan melemahnya institusi independen.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik dan bisikannya semakin keras,” katanya.
Pandangan senada disampaikan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai sebagian besar kritik The Economist memiliki dasar kuat, terutama terkait tantangan fiskal, independensi bank sentral, komunikasi pemerintah, dan kualitas tata kelola kebijakan publik. Menurutnya, pola pengambilan kebijakan tanpa perencanaan matang dapat menciptakan ketidakpastian jangka panjang.
Sementara itu, peneliti senior BRIN, Siti Zuhro, memandang laporan The Economist sebagai alarm yang perlu disikapi secara serius. Ia menilai Indonesia menghadapi tantangan berupa melemahnya oposisi politik, meningkatnya pragmatisme partai, dan berkurangnya kualitas partisipasi publik dalam demokrasi.
“Demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi mengalami proses erosi. Demokrasi formal tetap ada, tapi substansi pengawasan dan partisipasi publik melemah,” katanya. []
