KASUS yang membelit pengacara ‘papan atas’ Ruhut Sitompul bukti yang maujud bahwa pembelahan di masyarakat itu nyata dan sangat destruktif. Seorang elite, kader partai pemenang pemilu dan lawyer, bukan jaminan seseorang menjadi bijak.
Karena dampaknya tidak sederhana justru selain memperuncing permasalahan sehingga nirmanfaat juga secara langsung dipastikan merugikan partai yang menjadi naungannya selama ini. Ya, PDIP sedikit banyak secara persepsi dan popularitas bisa terganggu.
Sekaliber Ruhut, sejatinya tidak terjebak pada kebencian personal dan membawa rasisme ke ranah publik. Selama ini dalam setiap pernyataan dan juga unggahannya di media sosial Ruhut dominan menulis sebutan dan kata “kadrun” bersamaan dengan kata “merdeka”. Dua kata yang berlawanan. Karena seharusnya ketika berteriak merdeka tidak ada kata penghinaan atau minimal pelabelan.
Ungkapan atau ekspresi rasisme Ruhut kepada Anies Baswedan atau oposisi selama ini rupanya tidak direspons. Alasannya mungkin ucapan Ruhut tidak penting dan tidak bernilai. Apalagi dalam sejarah politik sikap menjilat dan kutu loncat sudah menjadi trademark-nya. Bagaimana dia misalnya memuji Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), almarhum Ibu Ani Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika menjadi kader Partai Demokrat, pun bagitu juga memuji tak habis-habisnya kepada Jokowi belakangan ini.
Ya, sepandai-pandainya berkilah dan berkelit nyali Ruhut sepertinya kali ini harus diuji juga. Ruhut tiba-tiba yang tadinya garang dan selalu bangga sebagai pengacara ‘papan atas’ ciut nyali ketika unggahan meme Anies justru mendapat respons dari warga Papua.
Andaikan saja Anies memakai kutang atau atau pakai daster mungkin tak akan menjadi masalah dan ribut seantero Indonesia. Gambar atau meme Anies memakai pakai adat Suku Dani berikut koteknya, menjadi pilihan Ruhut untuk diunggah di akun media sosialnya, justru balik memukul sendiri.
Keributan pun dan bisa dihindari. Ruhut bukannya bungah dan Anies terpojok justru kini si Poltak, sebutan populernya, tak lama lagi akan menjadi pesakitan. Warga Papua justru yang marah karena budaya leluhurnya yang menjadi kearifan lokal, merasa dilecehkan.
Si Poltak sudah diadukan ke Polda Metro Jaya dan kepolisian berjanji akan segera memanggil pelapor dan terlapor. Pernyataan minta maaf yang mengambang dari Ruhut, sepertinya bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kasus yang menarik perhatian publik tersebut. Entah kepada siapa Ruhut meminta maaf karena tak diarahkan kepada Anies atau warga Papua.
Kasus Ruhut seharusnya tidak menjadi beban bagi penegak hukum untuk memeriksa dan memproses kasus dugaan rasisme Ruhut. Toh sebelumnya juga anasir buzzer, influencer dan juga pendukung pemerintah seperti Ferdinand Hutahean juga kasus pidananya bisa diproses.
Jangan sampai ada persepsi di masyarakat penegak hukum berat sebelah, timpang, pilih kasih atau tebang pilih. Seolah-olah hukum hanya tajam dan responsif kepada oposisi atau kelompok yang tidak mendukung atau berseberangan dengan pemerintah.
Dugaan rasisme dan penghinaan kepada masyarakat Papua tidak bisa dianggap enteng kendati dalam kadar yang sama. Bagi orang keturunan Arab atau Sunda dan Jawa sekalipun mungkin tak akan terluka bila dihinakan. Tetapi akan lain bila penghinaan dilakukan kepada masyarakat Papua karena sejarah rasisme Papua itu sangat panjang dan di sana ada luka yang sangat mendalam karena pernah ada campur tangan negara terutama saat Orde Baru. Karena itu unggahan Ruhut justru membangkitkan luka lama tersebut.
Laporan Panglima Komandan Patriot Revolusi (Kopatrev) Petrodes Mega MS Keliduan ke Polda Metro Jaya, Rabu (11/5/2022), murni soal dugaan kebencian antarsuku, ras dan golongan. Tak ada kaitannya dengan politik apalagi soal Anies.
“Ini bukan soal Anies Baswedan, tetapi persoalan pakaian adat Papua yang dijadikan bahan lelucon. Itu kan nilainya sakral dan bukan untuk bahan lelucon,” kata Pedrodes Mega kepada wartawan.
Dari kasus ini, saatnya elite nasional untuk segera mengambil inisiatif melakukan rekonsiliasi nasional agar pembelahan yang terjadi bisa diminimalisir dan tidak semakin membesar menjelang Pemilu 2024. Pembelahan yang merupakan residu dari Pilkada DKI Jakarta 2017 dan juga toksin dari Pemilu 2019 bila dibiarkan bisa membawa bangsa ini ke jurang perpecahan.
Berbagai upaya pemerintah untuk menggalang investasi dunia seperti yang dilakukan Presiden Jokowi dengan cara menyatroni langsung markas Elon Musk di Amerika Serikat dan juga ikhtiar Anies Baswedan yang meneken kerja sama energi dan transportasi hijau dengan Eropa hanya akan sia-sia bila bangsa ini terpecah.
Karena itu Presiden Jokowi dan Anies Baswedan juga tokoh lainnya harus berinisiatif dan bersama-sama untuk mengajak para pendukungnya melupakan stigma dan perpecahan demi Indonesia.
Lupakan perpecahan yang destruktif dan songsong kelimpahan bonus demografi yang diperkirakan puncaknya pada 2030 serta Indonesia Emas 2045 yang lebih produktif.
Jayalah Indonesia Raya!
