Dalam kultur yang liberal itu, kita melihat proses pengadilan seperti melihat pertunjukan perang mencari kemenangan dari pada mencari keadilan. Kita menyaksikan seolah-olah jaksa itu perang melawan advokat. Kepentingan jaksa dan advokat saling bertentangan dan karenanya harus saling menegasikan satu sama lain.
Kepentingan jaksa umpamanya adalah menuntut hukuman bagi koruptor dengan seberat-beratnya, kepentingan advokat adalah membela klien nya agar dihukum dengan seringan-ringannya. Hukum itu bersifat netral, dari sifat kenetralan hukum itu tidak menjamin bahwa yang menang pasti benar dan yang kalah pasti salah. Alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman sama-sama bisa dicari dalil hukumnya.
Melihat tidak efektifnya cara berhukum yang demikian, kenapa tidak mencari cara yang lain? Korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) ditambah dengan dilakukan secara kolektif (berjamaah). Menghadapi situasi yang sudah demikian parah, Satjipto Rahardjo menawarkan dengan apa yang disebut berhukum dengan luar biasa.
Asumsinya korupsi adalah kejahatan luar bisa, untuk itu penanganannya pun harus dilakukan dengan cara luar biasa. Penegak hukum tidak perlu terbelenggu oleh undang-undang dalam menegakkan keadilan. Pekerjaan hukum tidak hanya melakukan rule making (membuat dan menjalankan) tetapi sesekali dalam keadaan tertentu juga melakukan rule breaking (terobosan). Disamping itu perlu membangun kultur kolektif dari para penegak hukum untuk bersatu melawan korupsi.
Kita berharap bisa melihat, jaksa tidak lagi berhadapan dengan hakim; advokat tidak lagi bertempur melawan jaksa, polisi dan seterusnya. Musuh besar dan jahat yang dihadapi oleh penegakan hukum adalah korupsi, bukan melakukan “perang saudara” antar sesama unsur penegak hukum. (Satjipto Rahardjo, 2010: 135)
Syaiful Rozak, Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
