Scroll untuk baca artikel
Blog

Kepemimpinan Indonesia, Kolaboratif Pengelolaan Geopolitik Kawasan Samudera Hindia

Redaksi
×

Kepemimpinan Indonesia, Kolaboratif Pengelolaan Geopolitik Kawasan Samudera Hindia

Sebarkan artikel ini

Kepemimpinan Indonesia: penciptaan hubungan internasional yang harmoni dan kolaboratif dalam pengelolaan Kawasan Samudera Hindia

BARISAN.CO – Kepemimpinan Indonesia di IORA melalui Duta Besar Salman Al Farisi sebagai Sekretaris Jenderal dan prinsip kebijakan luar negeri Bebas Aktif dapat menjadi modalitas dan ruang Indonesia untuk turut berkontribusi aktif dalam  penciptaan hubungan internasional yang harmoni dan kolaboratif dalam pengelolaan Kawasan Samudera Hindia. Demikian dikatakan Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) di Jakarta, (10/2/2022).

Shiska mengungkapkan bahwa diterimanya proposal Rusia untuk mendapatkan status “Dialogue Partner” secara resmi dalam pertemuan Dewan Menteri (Council of Foreign Ministers) pada tanggal 17 November 2021 menjadikan “Indian Ocean Rim Association (IORA) sebagai satu-satunya organisasi regional yang menyediakan ruang interaksi bagi lima negara anggota tetap (Permanent-5) Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto: Amerika Serikat, China, Russia, Perancis, dan Inggris.

Bahkan sejak 18 Desember 2020 menurut Shiska, status Perancis telah resmi berubah dari “Dialogue Partner” menjadi negara anggota IORA atas dasar kedaulatan teritorial atas Pulau Reunion di bagian barat Samudera Hindia.

“Projeksi kekuatan P-5 dalam IORA merepresentasikan peningkatan nilai strategis dan vital dinamika geopolitik di Kawasan Samudera Hindia, selain memperkuat persepsi adanya pergeseran orientasi perimbangan kekuatan negara dari darat ke laut,” katanya. 

Dalam konstruksi konsep dunia modern dengan memori dan kesadaran tinggi terhadap kemanusiaan dan lingkungan termasuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi telah dijunjung tinggi oleh seluruh negara dan masyarakat internasional melalui kodifikasi perangkat hukum internasional khususnya tentang Hak Asasi Manusia.

“Maka pilihan perimbangan kekuatan dalam upaya pencapaian kepentingan nasional melalui kekerasan atau bahkan perang seharusnya menjadi sebuah pilihan irrasional,” tegasnya.

Hal ini disampaikan Shiska dalam minggu kedua penyelenggaran kelas international “Hubungan Internasional di Kawasan Samudera Hindia”, kolaborasi PGSD Universitas Paramadina dengan 6 (enam) universitas anggota negara IORA.

Kepemimpinan Indonesia: Aspek Ekonomi dan Keamanan

Para mahasiswa dan dosen berdiskusi interaktif dengan para narasumber ahli tentang dinamika aspek ekonomi dan keamanan dalam pengelolaan Kawasan Samudera Hindia serta beberapa representatif resmi pemerintah negara anggota IORA, yaitu Mauritius, Afrika Selatan, Uni Emirates Arab, India, dan Indonesia tentang perspektif setiap negara di Kawasan Samudera Hindia.

Adapun 6 (enam) universitas yang berkolaborasi dengan PGSD adalah University of Western Australia ( Australia) ; University of Pretoria (Afrika Selatan) ; Jawaharlal Nehru University (India) ; University of Mauritius (Mauritius), University of Dhaka (Bangladesh), dan Emirates Diplomatic Academy (Uni Emirates Arab).

Dr. Anton Aliabbas (Kepala Center of Intermestic and Diplomatic Engagement dan Dosen PGSD), Tim Walker (Institute for Security Studies, South Africa), dan Rear Admiral (ret.) Derek Christian (South African Navy) memaparkan tentang pentingnya arti letak geografis negara termasuk perspepsi pemaknaan tentang konsep geografis terhadap pilihan kebijakan  batas, akses, kontrol, penguasaan, dan tata kelola teritorial darat untuk memahami dinamika keamanan di Kawasan Samudera Hindia.

“Peningkatan aktifitas di ruang yang bersifat abu-abu (grey zone) di kawasan Samudera Hindia merupakan contoh nyata dalam memahami adanya rivalitas negara-negara besar (major power) dan bagaimana mereka berupaya untuk memperkuat pengaruhnya”, ujar Anton pada sesi ke-empat (7/2/2022).