BARISAN.CO – KF-21 disebut-sebut sebagai jet tempur generasi kelima, namun tidak memiliki beberapa komponen penting, seperti ruang senjata internal dan kemampuan supercruise. Akan tetapi, beberapa komponen pokok lainnya antara lain: desain tersembunyi, avionik canggih, dan lain-lain.
Jet tempur generasi kelima ialah perwujudan dari kemajuan teknologi militer terkini. Teknologi itu terkait dengan konsep seperti siluman, kinerja penerbangan ekstrem, serta memiliki sistem komputerisasi yang canggih.
Pemerintah Korea Selatan menyebut KF-21 sebagai generasi 4,5 karena adanya kekurangannya tersebut. Jet ini mirip F-22 raptor yang menjadi senjata bagi angkatan udara dengan ukuran lebih kecil. Sebelumnya, KF-21 Boramae bernama KFX (Korean Fighter Experiment).
Beberapa persoalan umum yang terjadi akibat jet tempur generasi terbaru ialah masalah dana, penundanaan, serta klaim biaya yang terlalu mahal. Seperti F-22 dan F-35 buatan AS yang dituding mahal serta Su-57 buatan Rusia yang sering mengalami penundaaan dari masalah mesin hingga ketidakpastian pesanan dari luar negeri.
Korean Aerospace Industries (KAI) sempat mencari mitra asing sebelum persyaratan KF-X diselesaikan. Turki dan Indonesia kala itu menyatakan minatnya. Kedua negara itu memiliki sejarah membeli pesawat milik Korsel.
Turki mundur sehingga Indonesia menjadi mitra tunggal. Tahun 2010, Indonesia dan Korsel menandatangani kesepakatan.
Antara 2011 hingga 2014, program sempat terhenti. KAI berjuang mendapatkan dana. Kemudian, tahun 2015, ketika desain pesawat telah terpilih, tim pengembangan kemudian mengurai anggarannya.
Dari total anggaran 8,8 triliun won, Indonesia sepakat berinvestasi sebesar 1,7 triiun. Dari kontribusinya sebesar 20 persen dari biaya pengembangan, Indonesia akan mendapatkan 50 pesawat serta transfer teknologi sebagai imbalan.
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan bekerjasama dengan KAI. Selain itu, PTDI akan meminjamkan para insiyurnya dalam proyek tersebut.
Semua nampak baik-baik saja. Namun, November 2017, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea (DAPA) mengumumkan Indonesia belum mengirimkan kontribusi sekitar 138,9 miliar won.
Anggota parlemen Korsel dan anggota Komite Pertahanan Majelis Nasional, Kim Jong-dae dengan hilangnya kontribusi Indonesia, maka kemungkinan seluruh proyek memiliki peluang untuk dibatalkan. Alasannya jelas, anggaran.
Indonesia juga sempai meragukan jet tersebut. September 2015, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menyampaikan pengembangan pesawat tidak perlu dan Indonesia harus menunda pembayaran. Akan tetapi, satu bulan setelahnya, PTDI dan KAI menandatangani kesepakatan. Dari keseluruhan, Indonesia hanya menyumbang seperlimanya saja.
Awal tahun 2018, kebimbangan muncul kembali dari pihak Indonesia. Para pekerja PTDI mengisyaratkan perlunya renegoisasi. Sebab, pihak Korsel melarang Indonesia untuk mengakses bagian dari teknologi KF-X terutama yang berkaitan dengan AS. Negosiasi ulang yang berlangsung, Korsel berhasil mempertahankan status quo.
Pada Oktober 2019, mock-up KF-X muncul pertama kali di Seoul International Aerospace and Defence Exhibition. Indonesia tidak hadir saat itu.
Tahun 2020, tahun ketiga negosiasi ulang. Indonesia belum mengkonfirmasi kelanjutan kerja sama. Sedangkan insinyur PTDI kembali dengan situasi anggaran Indonesia yang menipis akibat Covid-19.
Pemerintah juga berencana negosiasi ulang setelah penunggakan biaya proyek Bersama itu.
Hal itu disampaikan melalui keterangan dari juru bicara Menhan, Dahnil Azhar Simanjuntak pada 7 April 2020.
“Saat ini, pemerintah akan melakukan renegosiasi tahap berikutnya terkait dengan cost share yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia, termasuk renegoisasi terkait keberlanjutan proyek tersebut,” kata Dahnil.
Barulah, pada April 2021, KAI mempresentasikan jet tersebut ke hadapan publik. Berbeda dengan mock-up show sebelumnya, kali ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir.
Meski demikian, belum ada pengumumuman akhir dari negosiasi ulang. Indonesia masih menunggak biayanya.
Mengutip laman world.kbs.co.kr, kedua negara akan segera menggelar perundingan terkait penyelesaian dana yang masih tertunggak dari pihak Indonesia. Untuk itu, Ketua Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, Kang Eun Ho dan tim negosiasi Korsel akan terbang ke Indonesia minggu depan.
Akibat kesulitan keuangan negara, Indonesia masih memiliki tunggakan sebesar 704,1 miliar won yang telah jatuh tempo sejak 2017.
Kang Eun Ho mengatakan perundingan terkait dana telah berada di tahap akhir.
“Saya yakin (pembicaraan) masalah tunggakan pembayaran akan selesai pada November. Kami akan menyelesaikannya saat itu,” kata Eun-Ho. [rif]
