Maka, sebagai bentuk kompensasi atas kemajuan teknologi yang diperolehnya (yang diraih dengan cara menyumbang banyak emisi global), negara maju perlu memberi hibah kepada negara berkembang agar pengelolaan hutan menjadi lebih baik dan berkualitas.
Namun meski demikian, sejauh ini pemerintah belum menentukan aturan yang konklusif terkait perdagangan karbon. Terlebih, ada kekhawatiran bahwa skema ini nantinya hanya akan menjadi ajang cuci tangan negara-negara maju. Mereka membayar sejumlah uang tanpa harus repot-repot menjaga emisi yang dikeluarkan.
Dengan begitu, perdagangan karbon berpotensi memberikan celah bagi negara maju yang banyak memiliki industri ekstraktif untuk tidak benar-benar secara serius menurunkan emisi.
Ketiga, upaya mencapai emisi nol dengan cara-cara alami, pun, masih punya banyak hambatan. Terlalu banyak aspek yang tak bisa ditulis dalam satu artikel terkait ini. Misalnya, pada soal hutan bakau saja, dari 3,31 juta hektare kawasan yang menyebar di 34 provinsi Indonesia, sebanyak 19% atau 637 ribu hektare di antaranya mengalami kondisi kritis.
Namun demikian, barangkali cara-cara alami untuk mencapai emisi nol adalah langkah yang paling memungkinkan untuk terus diupayakan, bahkan oleh kita masing-masing. Kita bisa mulai menjadi agen perubahan, dengan memberi perhatian lebih pada lingkungan sekitar kita, mengurangi penggunaan sampah plastik, memakai listrik secara bijak, dan lain-lain. []
