BARISAN.CO – Presiden Joko Widodo mengutarakan pandangannya terkait menjadikan hutan sebagai bagian dari aksi iklim global.
Dalam acara World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11/2021) kemarin, Presiden terutama menyebut pentingnya memperhatikan ekosistem hutan.
Dalam hal itu Presiden mengklaim Indonesia telah berhasil mengelola hutannya. “Indonesia telah mengubah paradigmanya, dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan,” kata Presiden.
Dengan demikian, menurut Jokowi, pengelolaan hutan di Indonesia telah pula menghitung risiko sekaligus berhasil mengatasi problem kebakaran hutan yang berdampak pada emisi gas rumah kaca.
Di forum tersebut Jokowi menyinggung soal kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia. Dengan mantap Presiden berujar, “Indonesia siap berbagi pengalaman tentang keberhasilannya mengatasi karhutla dengan negara-negara itu,” imbuhnya.
Bahwa Indonesia berpengalaman menghadapi karhutla adalah fakta. Bahwa Indonesia berhasil mengatasi karhutla adalah asumsi yang perlu disigi lebih jauh. Lagi pula, tidak ada indikator jelas yang dipakai Presiden Jokowi untuk menyatakan bahwa Indonesia berhasil mengatasi ini.
Menurut perhitungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai dengan Oktober 2021, ada sebanyak 201 kejadian karhutla yang mencatatkan korban maupun kerusakan. Total, ada sebanyak 229.978 hektare lahan terbakar sepanjang tahun.
Angka tersebut bukan barang kecil. Lebih-lebih, kebanyakan bencana karhutla terjadi di Pulau Sumatra dengan Provinsi Riau sebagai hotspot. Ini menjadi penting mengingat posisi Riau persis bersebelahan dengan Malaysia dan Singapura, dan asap karhutla sering merambah dua negara jiran ini.
Praktis, hal tersebut menjadi checkpoint yang terus-menerus menguji hubungan diplomasi antarnegara.
Karhutla juga menyumbang emisi karbon yang tidak sedikit. Sekurang-kurangnya, sepanjang Januari sampai Oktober 2021 ini, karhutla telah menyumbang 35.483.172 juta ton emisi setara zat asam arang.
Ada pula dua poin lainnya yang diutarakan oleh Presiden pada forum World Leaders Summit, yakni soal mekanisme insentif yang harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta kurangnya dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Dibanding poin terkait karhutla, dua poin lainnya ini lebih bisa dipertanggung-jawabkan.
Memang, Indonesia punya posisi penting dalam isu perubahan iklim. Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, Indonesia diharapkan mampu menyerap emisi karbon. Namun, memaparkan klaim samar di forum internasional jelas punya konsekuensi yang besar.
Daripada mengajukan klaim berlebihan, lebih patut bila presiden memerintahkan jajarannya untuk terus mengevaluasi bencana karhutla di hampir seluruh pelosok negeri. Apalagi soal ini merupakan janji politik semasa Presiden mencalonkan diri di Pilpres 2014.
Saat itu, Jokowi pernah mengatakan Pemerintah hanya butuh waktu 3 tahun untuk menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan. Setelah selesai periode pertama (5 tahun) pemerintahannya, ditambah 2 tahun periode kedua berjalan, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi. []