BARISAN.CO – Redaktur Pelaksana Majalah TEMPO Bagja Hidayat mengatakan, persoalan di Papua tidak hanya infrastruktur dan pendidikan. Berdasarkan data tahun 2017 dan 2018, sebanyak 14 persen masyarakat Papua mengungkapkan permasalahan di daerah paling timur Indonesia tersebut adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ia kemudian meminta dalam melihat Papua, lihatlah secara adil dan jangan menganggap isu Papua sebagai suatu hal yang sensitif. “Karena hal itulah, masyarakat jadi terbatas saat ingin mengakses informasi mengenai Papua,” katanya dalam diskusi daring FOREXPO 2021 yang digelar Forest Watch Indonesia (FWI) pada Kamis (2/12/21).
Menurutnya apabila isu mengenai Papua dianggap sebagai hal sensitif, dijauhkan dari kekuasaan dan orang banyak, berbagai permasalahan di sana tak akan kunjung usai.
“Akses informasi mengenai Papua mesti bebas agar bias dan prasangka kita hilang. Ketika informasinya ditutup, hasilnya adalah ketidakadilan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Roy Murtadho dari Indoprogress. Menurutnya, segala aspek kehidupan mulai dari HAM, kebijakan ekonomi, sosial, hingga politik dibahas dan dilihat sama sekali tidak adil.
Ada narasi tunggal yang media lakukan saat melakukan pemberitaan mengenai Papua, dan hal ini harus bisa diusut dan dibongkar penyebabnya sehingga keadilan bisa mencapai titik cerahnya.
“Ini yang mesti kita bongkar agar semua orang adil melihat Papua. Kita selalu berbicara mengenai anti-kekerasan, tapi sepertinya belum adil untuk Papua,” ungkap Roy.
Pemimpin Redaksi Jubi Jean Bisay kemudian menyarankan dalam menyampaikan informasi mengenai Papua, sebaiknya informasi disampaikan dengan baik dan rinci oleh seluruh media, terutama di media luar Papua.
“Topik terkait perempuan dan anak mengenai isu umum maupun spesifik terkait isu lingkungan saya pikir juga masih sangat kurang di Papua” tambah Elisabeth Asrida dari Mangobay Indonesia
Dalam diskusi daring tersebut, FWI juga menayankan video tentang Papua yang menampilkan cuplikan wawancara dengan warga Papua asli. Mereka bercerita tentang kondisi yang sebenarnya di Papua.
Adanya infrastruktur dan pembangunan yang terus berjalan dari tahun ke tahun, ternyata tidak selalu menimbulkan dampak yang positif bagi para masyarakat Papua. Pemangku kepentingan terkadang lupa, bahwa ada budaya, alam, dan rumah yang harus dilestarikan dan juga dilindungi. Pemangku kepentingan juga harus sadar, di sana ada rumah dan sumber mata pencaharian dari masyarakat Papua. [ysn]