Masih menurut Farid Gaban, sumber utama air di Labuan Bajo berasal dari hutan di perbukitan sekitarnya, ironisnya, sekitar 400 hektar hutan itu justru sedang digunduli untuk dijadikan kota baru untuk melayani investor.
Yanto menuturkan, perubahan tata guna lahan seperti dari hutan menjadi jalan atau permukiman harus didasarkan pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang berlaku di masing-masing wilayah. RTRW mestinya telah disusun dengan pertimbangan keseimbangan ekologis dan lingkungan.
“Selama perubahan tata guna lahan sesuai dengan RTRW, maka hal tersebut tidak melanggar peraturan. Selain itu, di setiap kegiatan yang melibatkan perubahan tata guna lahan, diwajibkan untuk mendapatkan ijin lingkungan dari pemerintah,” jelasnya.
Yanto melanjutkan, diperlukan kajian lingkungan yang memastikan perubahan tata guna lahan tersebut tidak membahayakan keselamatan lingkungan dan menjamin keberlangsungan ekosistem di daerah tersebut.
Sebuah laporan penelitian tahun 2016 di Amerika Serikat menyimpulkan, air bersih semakin mahal di kota-kota, dalam beberapa kasus, jauh lebih mahal daripada yang mampu dibeli oleh penduduk miskin untuk apa yang seharusnya menjadi hak asasi manusia.
“Labuan Bajo terletak di wilayah pulau yang secara rata-rata mendapatkan hujan dengan curah yang rendah dan beriklim kering. Pendayagunaan sumber daya air di daerah ini perlu dilakukan secara bijaksana,” sambung Yanto.
Dengan curah hujan yang rendah dan kemungkinan laju pemanfaatan air yang semakin tinggi, Yanto menilai potensi krisis air di daerah ini sangat besar.
“Apalagi saat ini pun, kebutuhan air untuk bermacam keperluan belum semuanya terpenuhi,” pungkasnya.
