BARISAN.CO – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mundur dari jabatannya terhitung Senin, 16 Agustus 2021. Gagalnya penanganan pandemi Covid-19 disebut-sebut menjadi alasan terbesar atas keputusannya tersebut.
PM Muhyiddin telah menyerahkan berkas pengunduran dirinya kepada Raja Al-Sultan Abdullah hari ini. Raja telah menerima berkas itu. Namun sebelum raja memilih perdana menteri yang baru, Muhyiddin diminta untuk tetap menjabat sebagai ‘caretaker’: pelaksana tugas perdana menteri.
“Raja telah menerima surat pengunduran diri Muhyiddin Yassin dan seluruh kabinet efektif. Setelah pengunduran diri, Raja senang Muhyiddin mengisi peran sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri baru ditunjuk,” kata Raja Abdullah dalam sebuah pernyataan di media sosial Facebook.
Raja Abdullah akan dan berhak menunjuk pengganti Muhyiddin. Akan dipilih kandidat yang oleh Raja dianggap paling mungkin untuk memimpin. Namun, dikutip dari Kompas, Raja Abdullah menegaskan dari sisi waktu pemilihan pengganti PM tidak pas dilakukan saat ini.
Salah satu pertimbangannya adalah lonjakan kasus Covid-19. Kasus terkonfirmasi dan kematian per sejuta orang akibat Covid-19 di Malaysia menempati peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di negara itu 1,1 juta kasus dengan kematian 12.000 jiwa.
Selain itu, Malaysia juga sedang mengalami tekanan ekonomi hebat akibat pandemi. Di hari pengunduran diri PM Muhyiddin, nilai tukar mata uang ringgit jatuh ke level terendahnya selama satu tahun dan pasar saham tergelincir.
Terlibat Gejolak Sepanjang 1 Tahun 168 Hari
“Hari ini adalah hari terakhir saya sebagai perdana menteri dan saya ridho dengan ketentuan Illahi ini … Sesungguhnya jabatan yang saya pikul bukan kemegahan. Ini adalah beban tanggung jawab yang amat berat.” Ujar Muhyiddin dalam pidato kenegaraan yang dikutip Reuters.
Pengunduran diri Muhyiddin mengakhiri 17 bulan penuh gejolak masa jabatannya. Terhitung sejak awal kepemimpinannya yang dikukuhkan 1 Maret 2020 silam, Muhyiddin memang mendapat banyak tekanan. Ia kehilangan dukungan dari partai koalisi karena pertikaian yang tak kunjung mereda.
Puncaknya adalah ketika ia terlibat selisih pendapat dengan Raja Abdullah terkait pemberlakuan status darurat nasional Covid-19. PM Muhyiddin mengusulkan penetapan keadaan darurat sepekan sebelum parlemen memulai masa sidang paripurna pada 2 November 2020.
Rencana PM Muhyiddin memberlakukan status darurat itu—yang secara otomatis bisa membekukan parlemen—tidak mendapatkan dukungan penuh anggota parlemen. Parlemen menilai tindakan Muhyiddin membahayakan demokrasi Malaysia.
Kritikan juga disampaikan Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Dalam pernyataan melalui akun resmi media sosial miliknya, Mahathir menyebut pemberlakuan status darurat hanya akan memberikan tambahan kekuasaan di tangan PM Muhyiddin.
“PM Muhyiddin tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan sebagai pemimpin negara ketika menghadapi pandemi saat ini. Dia memiliki anggota kabinet yang banyak, tetapi sejauh ini tidak memberikan kontribusi apapun kepada kesejahteraan rakyat dan negaranya,” kata Mahathir.
Sejak itu, oposisi menganggap Muhyiddin melanggar konstitusi. Pelahan-lahan mayoritas anggota parlemen meragukan kapabilitasnya dan legitimasinya terus-menerus dipertanyakan.
Mundurnya PM Muhyiddin mengakhiri drama politik di negara multi-etnis berpenduduk 32 juta jiwa itu. Minimnya dukungan parlemen membuatnya tak bisa melanjutkan kekuasaan. Meski demikian, PM Muhyiddin mendaku bahwa rakyat Malaysia sebetulnya masih menginginkannya memerintah.