Muktamar Petani Nahdliyin mendorong petani berdaulat dan merdeka serta memperkuat pendampingan pertanian di lingkungan NU.
BARISAN.CO – Muktamar Petani Nahdliyin yang digelar di Pondok Pesantren Al-Itqon, Bugen, Kota Semarang, Senin (10/8/2026), didorong menjadi wadah untuk memperkuat kedaulatan dan kemerdekaan petani warga Nahdlatul Ulama (NU).
Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh mengatakan, forum tersebut penting untuk menyusun arah dan peta jalan pembangunan petani Nahdliyin dalam jangka panjang. Menurutnya, muktamar petani merupakan forum yang lahir dari kegelisahan terhadap kondisi petani, khususnya di Jawa Tengah dan sejumlah daerah lain.
“Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka untuk memikirkan dan membuat roadmap petani kita, petani Nahdliyin sampai berapa tahun nanti. Jadi acara ini adalah acara yang sangat penting,” kata KH Ubaidullah dalam pemaparannya.
Ia menilai penyelenggaraan Muktamar Petani Nahdliyin merupakan sesuatu yang fenomenal karena forum semacam itu belum lazim digelar di lingkungan organisasi kemasyarakatan.
“Harus yang justru menjadi fenomenal itu adalah muktamar petani-petani. Ini yang sangat-sangat fenomenal sekali yang barangkali belum ada istilah muktamar petani,” ujar pengasuh Ponpes Al-Itqon, Bugen ini.
KH Ubaidullah menegaskan, muktamar tersebut bukan bentuk perlawanan maupun tandingan terhadap pihak tertentu. Forum itu, kata dia, merupakan wadah bagi petani yang berada dalam Jam’iyah Nahdlatul Ulama untuk memperjuangkan kepentingan mereka.
“Ini bukan untuk menunjukkan perlawanan. Bukan. Bukan apalagi tandingan juga bukan, enggak ada kandidat, enggak ada kandidat. Tapi ini merupakan wadah dari petani-petani Jam’iyah Nahdlatul Ulama supaya petani ini menjadi berdaulat dan merdeka,” katanya.
Menurut dia, kedaulatan petani tidak berarti harus dimaknai secara konfrontatif. Ia bahkan menyampaikan secara bernada gurauan bahwa “senjata” petani adalah cangkul, sembari menekankan pentingnya perlindungan melalui regulasi pemerintah.
“Kalau menurut para provokator-provokator ini petani harus dipersenjatai. Senjatanya ya pacul. Terus kemudian perlindungan dari undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang ada,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, KH Ubaidullah juga meminta Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) benar-benar menjalankan fungsi pendampingan terhadap petani, bukan justru menjadi pelaku usaha yang mengambil ruang petani.
“Kita harapkan, kami mohon untuk serius para LPPNU ini. LPPNU adalah pendamping untuk memajukan perekonomian di kalangan Nahdlatul Ulama. Bukan malah jadi pemain,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keberadaan LPPNU harus diarahkan untuk mendampingi warga NU, terutama karena sebagian besar warga Nahdliyin yang tercatat merupakan petani.
“Jangan sampai LPPNU yang kebanyakan 80 persen dari warga Nadliyin yang telah kita catat ini adalah sebagai petani, tidak memperhatikan pertanian. Ini sungguh sangat fatal sekali,” katanya.
Selain penguatan kelembagaan, KH Ubaidullah juga menyoroti pentingnya keterwakilan aspirasi petani NU dalam kebijakan pemerintah. Ia meminta para kader atau agen NU yang ditempatkan di lingkungan pemerintahan, khususnya Departemen Pertanian, membawa kepentingan petani NU.
“Jadi, agen yang dikirimkan oleh NU ke Departemen Pertanian harus membawa aspirasi petani NU, bukan malah memata-matai NU untuk Departemen Pertanian,” ujarnya.
Ia mengatakan perjuangan tersebut bukan dimaksudkan sebagai gerakan perlawanan terhadap pemerintah, melainkan sebagai bagian dari khidmah dan ikhtiar memperjuangkan kepentingan petani.
“Ini bukan bahasa perlawanan. Ini cuma semangat saja. Karena apa? Barangkali ini adalah merupakan panggilan,” katanya.
KH Ubaidullah juga mengaitkan perhatian terhadap petani dengan nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, petani memiliki posisi penting karena menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat melalui penyediaan pangan.
“Bahkan Hadrus Syekh itu mengatakan bahwa petani adalah penolong negeri,” ujarnya.
Ia berharap hasil Muktamar Petani Nahdliyin tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi dapat diperjuangkan dalam forum Muktamar NU yang sesungguhnya. Sejumlah gagasan yang muncul, termasuk mengenai penguatan kelembagaan pertanian di lingkungan NU, diharapkan dapat menjadi bagian dari rekomendasi yang diperjuangkan.
“Saya sangat percaya sekali dari kualitas para petani-petani yang di mana Jawa Tengah sudah memiliki sekitar 80 kader,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh dan peserta yang hadir serta berharap rumusan yang dihasilkan Muktamar Petani Nahdliyin benar-benar dapat dibawa ke forum Muktamar NU.
“Semoga apa yang kita hasilkan ini betul-betul bisa diperjuangkan di dalam muktamar yang sebenar-benarnya,” pungkas KH Ubaidullah. []
