APBN Kita edisi September 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun, tetapi ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti pembiayaan utang Rp506 triliun dan risiko defisit hingga akhir tahun.
BARISAN.CO – Kementerian Keuangan kembali menerbitkan APBN Kita edisi September 2026 setelah sempat absen pada edisi Agustus. Laporan tersebut menunjukkan defisit APBN hingga akhir Agustus 2026 sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp321,3 triliun atau 1,35 persen PDB.
Meski pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan defisit masih terkendali dan pembiayaan anggaran berada pada jalur yang direncanakan, ekonom Bright Institute Awalil Rizky memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja APBN hingga Agustus. Ia menilai angka-angka tersebut perlu dilihat bersama dengan kebutuhan pembiayaan dan proyeksi APBN hingga akhir tahun.
“Dengan demikian, kinerja APBN hingga Agustus 2026 menjadi terkesan ‘dipoles’ agar masih sangat baik,” tulis Awalil dalam analisisnya.
Menurut Awalil, defisit yang masih rendah hingga Agustus belum sepenuhnya menggambarkan kondisi APBN sampai akhir tahun. Pemerintah sendiri memproyeksikan defisit akan meningkat menjadi sekitar Rp734,32 triliun atau 2,85 persen PDB.
Di sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Agustus mencapai Rp473,5 triliun. Dengan defisit Rp240,1 triliun, terdapat selisih sekitar Rp233,4 triliun yang tercermin sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Awalil menilai besarnya pembiayaan tersebut menunjukkan pemerintah telah menyediakan ruang pembiayaan untuk menghadapi kebutuhan APBN pada bulan-bulan berikutnya.
“Bisa diartikan berutang telah melampaui kebutuhan dalam nilai yang cukup besar,” tulisnya, Senin (21/9/2026).
Ia juga menyoroti pembiayaan utang secara neto yang mencapai Rp506 triliun selama delapan bulan pertama 2026. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya tambahan utang secara neto dalam pengelolaan APBN.
“Artinya, selama 8 bulan pertama tahun 2026 terdapat tambah utang sebesar itu karena pengelolaan APBN,” kata Awalil dalam analisisnya.
Awalil memperkirakan penarikan utang secara bruto lebih besar karena harus memperhitungkan pembayaran kembali pokok utang. Ia memperkirakan pembayaran pokok utang berada di kisaran Rp650 triliun sehingga penarikan utang baru secara bruto dapat mencapai sekitar Rp1.150 triliun.
Sementara itu, dari sisi pendapatan, negara telah mengumpulkan Rp2.055,6 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan mencapai 65,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Penerimaan perpajakan tumbuh 21,7 persen dan mencapai 60,1 persen dari target. Khusus penerimaan pajak, pertumbuhannya mencapai 24,1 persen dengan capaian 59,8 persen dari target.
Namun, Awalil mengingatkan capaian tersebut belum otomatis menunjukkan penerimaan pajak akan mencapai target hingga akhir tahun. Dalam outlook pemerintah yang disampaikan sebelumnya, penerimaan perpajakan justru diproyeksikan mengalami shortfall sekitar 2,3 persen atau Rp62,31 triliun.
“Jika disandingkan dengan data APBN Kita, maka isu restitusi yang masih ditahan cukup terbukti,” tulis Awalil.
Ia menyoroti pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang mencapai 25,5 persen secara neto, tetapi hanya 5,5 persen secara bruto. Menurut Awalil, perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan restitusi pajak yang belum dibayarkan.
“PPh Badan secara neto tumbuh 25,5 persen dan secara bruto hanya 5,5 persen, dapat diartikan cukup banyak restitusi yang belum dibayarkan,” ujarnya.
Di luar penerimaan perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat pertumbuhan 41,7 persen dan telah mencapai 94,8 persen dari target. Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp58 triliun.
Awalil mencatat sebagian besar penerimaan KND tersebut berasal dari surplus Bank Indonesia sekitar Rp55 triliun. Menurutnya, penerimaan tersebut tidak direncanakan sebagai sumber pendapatan APBN 2026 dalam jumlah tersebut.
“Dengan kata lain, penerimaan ini tidak direncanakan oleh APBN 2026,” tulisnya.
Di sisi belanja, realisasi hingga Agustus mencapai sekitar Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari target dan tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Awalil mengingatkan realisasi belanja dalam empat bulan terakhir perlu dicermati karena sejumlah belanja besar biasanya meningkat pada kuartal IV. Salah satunya adalah pembayaran untuk pembelian barang modal, termasuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis.
“Masih perlu dilihat empat bulan berikutnya, mengingat beberapa realisasi besar biasanya memang pada triwulan empat,” tulisnya.
Menurut Awalil, tekanan terhadap APBN hingga akhir tahun juga tercermin dari proyeksi defisit yang meningkat. Ia menilai rendahnya defisit hingga Agustus tidak cukup dijadikan satu-satunya ukuran kondisi fiskal karena pendapatan dan belanja masih akan bergerak signifikan hingga Desember.
“Defisit hingga akhir Agustus 2026 berhasil ditekan hanya sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% dari PDB, namun outlook memprakirakan kondisinya akan memburuk hingga akhir tahun,” tulis Awalil.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) pada September dan rencana penerbitan SBN valuta asing hingga akhir tahun. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan tersebut menunjukkan tantangan pengelolaan APBN masih besar.
“Dalam kondisi demikian, Pemerintah masih agresif mencari utang baru dengan penerbitan SBN pada September dan merencanakan penerbitan SBN valas lagi hingga akhir tahun,” tulisnya.
Dengan kondisi tersebut, Awalil menilai angka APBN hingga Agustus perlu dibaca secara lebih menyeluruh, bukan hanya berdasarkan rendahnya defisit. Menurut dia, perkembangan penerimaan, restitusi pajak, belanja, pembiayaan, serta proyeksi defisit sampai akhir tahun menjadi faktor penting untuk melihat kondisi APBN 2026 secara utuh. []
