Kasiyati juga menekankan bahwa pemilu yang berkualitas harus bebas dari politik uang, serta melibatkan kandidat yang memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik.
“KAHMI Jateng sebagai bagian dari intelektual profetik bertanggung jawab memperkuat inisiatif pendidikan, kesadaran politik, dan komitmen terhadap tata kelola yang beretika. Ini juga didorong oleh banyaknya alumni HMI atau kader KAHMI yang saat ini menjadi penyelenggara pemilu di KPU, Bawaslu, dan DKPP,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendidikan politik yang baik akan memastikan pelaksanaan pilkada yang adil dan bebas dari praktik politik uang. Dengan demikian, pemilih dapat membuat keputusan secara mandiri tanpa terpengaruh provokasi atau berita hoaks.
Di sisi lain, Dr. Hakim berbagi pengalaman selama lima belas tahun di KPU dan menyampaikan gagasan bahwa idealnya kampanye pemilu dikelola dan didanai oleh negara.
Hal ini, menurutnya, penting agar setiap kandidat termasuk mereka yang memiliki modal terbatas memiliki peluang yang sama dalam Pemilu.
“Sebagai contoh, kita bisa melihat dalam debat hanya sekitar 20% calon kepala daerah yang mampu merespons pertanyaan panelis dengan tepat. Karena konsep KPU tidak memperbolehkan moderator mengoreksi, kadang-kadang pertanyaannya ke Selatan, jawabannya malah ke Barat atau Timur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hakim menyebut sosialisasi dan pendidikan politik memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pilkada.
Tujuannya agar pemilih dapat memahami visi dan misi pasangan calon serta bersikap mandiri, tanpa terpengaruh provokasi berita palsu atau politik uang.
Acara ini juga menghadirkan sesi tanya jawab dan diskusi yang berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta.
Melalui kolaborasi ini, KAHMI Jawa Tengah dan KPU berharap dapat meningkatkan kesadaran politik dan membentuk pemilih yang cerdas serta bijak dalam menentukan pilihan mereka pada Pilgub Jateng 2024. []
