Scroll untuk baca artikel
Berita

Partisipasi Pemilih Jadi Kunci! MW KAHMI Jateng dan KPU Sosialisasi Pilgub Jateng 2024, Ajak Masyarakat Pilih Cerdas

×

Partisipasi Pemilih Jadi Kunci! MW KAHMI Jateng dan KPU Sosialisasi Pilgub Jateng 2024, Ajak Masyarakat Pilih Cerdas

Sebarkan artikel ini
kahmi jateng dan kpu
MW KAHMI Jateng dan KPU Gelar Sosialisasi Pilgub Jateng 2024

Upaya meningkatkan kualitas pemilu dan kesadaran politik masyarakat, MW KAHMI Jawa Tengah bersama KPU Jateng menggelar sosialisasi serta pendidikan pemilih untuk Pilgub 2024, dengan harapan membentuk pemilih yang cerdas dan berintegritas

BARISAN.CO – Majelis Wilayah Korps Alumni Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024.

Acara ini berlangsung pada Minggu (27/10/2024), di Aula Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), Jl. Raya Palur KM 5, Banaran Ngringo, Jaten, Karanganyar, dengan Majelis Daerah (MD) KAHMI Solo bertindak sebagai tuan rumah.

Ketua Panitia, Syamsul Fadzli, menyampaikan bahwa partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi di suatu daerah.

“Partisipasi masyarakat dalam Pemilu maupun Pilkada menjadi barometer tinggi rendahnya kualitas demokrasi di Jawa Tengah,” ujarnya.

Syamsul menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam Pilkada guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di daerah tersebut.

Acara dibuka langsung oleh Koordinator Presidium MW KAHMI Jawa Tengah, Dr. dr. H. Masrifan Djamil, MPH., MMR.

Dalam sambutannya, Bang Masrifan begitu ia akrab disapa mengungkapkan bahwa KAHMI Jateng berkomitmen penuh untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih mereka dengan cerdas dan bijak pada Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Menurut Masrifan, ini adalah bagian dari upaya ijtihad kebangsaan yang dilakukan oleh KAHMI Jateng, untuk turut menjaga dan memperkuat kualitas demokrasi di daerah.

Masrifan juga mengapresiasi tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah yang mencapai lebih dari 82% dalam Pemilu 14 Februari 2024.

“Partisipasi Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu lalu patut diapresiasi, yaitu sebesar 82,26% untuk Pileg DPR RI dan 82,56% untuk Pilpres. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah memiliki kesadaran politik yang baik, dan kami di KAHMI Jateng sebagai bagian dari barisan intelektual akan menjadi garda terdepan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Acara yang dihadiri oleh 125 peserta dari berbagai unsur Presidium dan anggota Majelis Daerah KAHMI se-Eks Karesidenan Surakarta ini menghadirkan dua narasumber utama: Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag., Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jawa Tengah, dan Dr. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Kegiatan ini dimoderatori oleh Okta Hadi Nurcahyono, S.Pd., M.Si., M.A.

Dalam paparannya, Dr. Siti Kasiyati menyoroti pentingnya peran KAHMI Jawa Tengah dalam memengaruhi masyarakat agar berpartisipasi aktif di Pilgub Jateng 2024.

Kasiyati juga menekankan bahwa pemilu yang berkualitas harus bebas dari politik uang, serta melibatkan kandidat yang memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik.

“KAHMI Jateng sebagai bagian dari intelektual profetik bertanggung jawab memperkuat inisiatif pendidikan, kesadaran politik, dan komitmen terhadap tata kelola yang beretika. Ini juga didorong oleh banyaknya alumni HMI atau kader KAHMI yang saat ini menjadi penyelenggara pemilu di KPU, Bawaslu, dan DKPP,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendidikan politik yang baik akan memastikan pelaksanaan pilkada yang adil dan bebas dari praktik politik uang. Dengan demikian, pemilih dapat membuat keputusan secara mandiri tanpa terpengaruh provokasi atau berita hoaks.

Di sisi lain, Dr. Hakim berbagi pengalaman selama lima belas tahun di KPU dan menyampaikan gagasan bahwa idealnya kampanye pemilu dikelola dan didanai oleh negara.

Hal ini, menurutnya, penting agar setiap kandidat termasuk mereka yang memiliki modal terbatas memiliki peluang yang sama dalam Pemilu.