Dalam perkembangannya kini, ada begitu kelompok preman yang kemudian membentuk komunitasnya sendiri, sehingga jadi semacam kekuatan (people power). Lama-kelamaan komunitas preman itu makin besar dan kuat serta berlindung atas nama organisasi masyarakat dan/ atau pemuda.
Tak jarang pula, dalam rangka perebutan proyek, lahan parkir, pasar dan/atau limbah pabrik dan lain sebagainya, sesama ormas dan organisasi pemuda (OKP) yang berbeda nama dan lambang saling baku hantam.
Belum lagi berbagai tindakan melawan hukum untuk menguasai milik orang lain dengan paksa atau dengan memanfaatkan kelengahan pemilik. Untuk jenis kejahatan tertentu dilakukan intimidasi dan bahkan dengan cara paksa disertai tindakan brutal sehingga tidak jarang terjadi penganiayaan dan pembunuhan.
Preman merupakan patologi yang kerap dijumpai di banyak kota besar Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya preman tak bisa dilepaskan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota besar atau yang dikenal dengan daerah urban.
Perkembangan kehidupan (sebagian) masyarakat kota besar yang relative lebih baik memiliki daya tarik yang kuat (pullfactor) bagi anggota masyarakat desa untuk hijrah ke kota besar. Keadaan ini didorong pula oleh keadaan sosial dan ekonomi didesa yang sangat miskin (push factor) sehingga pilihan untuk eksodus ke kota dianggap menjadi opsi jalan keluar.
Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan preman di kota besar merupakan efek samping yang negatif dari urbanisasi.Perkembangan sarana transportasi yang demikian masif menyebabkan jarak antara desa ke kota tidak begitu berarti.
Lalu-lintas yang lancar antara desa ke kota merupakan salah satu faktor pendorong urbanisasi. Peningkatan arus urbanisasi yang tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja di kota akan menimbulkan pengangguran dan merupakan awal dari munculnya preman.
Pengangguran baik yang terselubung maupun tidak melahirkan perilaku kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian dikenal dengan nama preman.
Premanisme juga muncul sebagai sisi gelap desentralisasi dan otonomi daerah, sebab dengan desentrasliasi dan otda, maka kekayaan daerah menjadi hal yang relatif lebih leluasa untuk diperebutkan oleh entitas-entitas masyarakat lokal.
Dalam pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) hal ini menjadi ajang yang mudah dilihat guna menyaksikan kompetisi dalam rangka perebutan sumber daya daerah tersebut.
Modernisasi mendorong perubahan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang kian kompleks. Tak urung hal itu menyebabkan munculnya beragam kelompok atau kelas baru dalam masyarakat. Bahkan beragam kepentingan yang sekarang memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal tampak lebih bervariasi.
