“Tapi, boleh dong saya berargumen bahwa kita lebih memilih ketertiban, keamanan, jadi yang tertinggi berganti-ganti. Pertahanan, Kepolisian, memang ada PUPR, tapi beberapa tahun belakang jatuh ke posisi kedua atau ketiga,” jelasnya.
Namun, itu kurang lebih baru paparan dari fiskal sedangkan untuk hasilnya berbeda.
“Jadi, belum tentu juga dananya besar hasilnya bagus, tapi hampir bisa dipastikan kalau dananya kecil hasilnya tidak optimal. Kalau sesuatu dengan biaya yang besar itu potensi untuk hasilnya bisa optimal, meski pun tergantung belanjanya buat apa, risetnya apa, tapi kalau alokasinya kecil, sudah berat kan?” tegasnya.
Sebagai ahli fiskal, Awalil menyampaikan, alokasi fiskal lebih penting mengukur bagaimana perkembangan teknologi di negara tersebut.
“Negara dengan pengembangan teknologi yang bagus pasti dibackup oleh alokasi riset dan seterusnya. Juga, pendidikan SDM itu biasanya mengembangkan industri yang medium dan hig tech,” paparnya.
Awalil berpendapat, sementara Indonesia yang berkembang industri di RAPBN 2023 terdapat revalisasi industri.
“Kembali ke niat dan omongan. Menurut saya belum terwujud,” pungkasnya. [rif]
