Namun menurut Prof. Rahmat, membandingkan Indonesia dengan Jerman sangat tidak relevan. Jerman memiliki sistem pengawasan keuangan yang sangat ketat, budaya politik yang mapan, dan CPI tinggi (skor 75).
Sementara Indonesia belum memiliki infrastruktur integritas yang memadai untuk menahan dampak negatif dari parpol yang berbisnis.
Prof. Rahmat Setiawan menegaskan bahwa ide parpol berbisnis terdengar menarik dari sisi kemandirian dana, namun sangat berisiko dalam praktiknya.
Di negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi seperti Indonesia, membuka celah baru tanpa pengawasan ketat justru bisa mempercepat degradasi demokrasi.
Jika ingin membangun parpol yang kuat, transparan, dan mandiri, maka solusinya bukan dengan membuka usaha, melainkan memperbaiki sistem pembiayaan politik, memperketat audit dana parpol, serta membangun budaya integritas yang kokoh.
Demokrasi tidak dijaga dengan bisnis, tapi dengan kejujuran, kontrol publik, dan akuntabilitas. [Sumber: Makalah Prof. Ramhat Setiawan dalam gelaran acara Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, dengan tema “Plus Minus Parpol Berbisnis“]
