Oleh: Tatak Ujiyati
Barisan.co – Kita masih ingat, sejak awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo memilih kebijakan lunak dalam menangani Pandemi Covid-19. Makanya UU Karantina Kesehatan tak sepenuhnya diberlakukan. Tak ada karantina wilayah, walaupun banyak daerah sejak awal meminta Karantina Wilayah agar wabah tak menyebar.
Provinsi DKI Jakarta termasuk yang ingin menerapkan kebijakan ketat. Hal ini mengingatkan pemerintah provinsi Papua sempat ingin menutup Bandara. Demikian juga Jakarta sempat ingin menutup akses terminal keluar masuk Jakarta. Semua ditolak, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.
Alih-alih menjalankan UU Karantina Kesehatan sepenuhnya. Pemerintahan Jokowi lebih memilih menjalankan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengeluarkan PP 21 Tahun 2020. Kebijakannya memang lunak, daerah mengikuti. Termasuk Jakarta.
Mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan PSBB dengan menurunkan ketentuan turunannya yaitu Peraturan Gubernur No 380 Tahun 2020 tetang Pemberlakukan PSBB. Petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Pergub No 33 Tahun 2020. Pemprov DKI terus bersikap proaktif.
PSBB itu menurut UU Karantina Kesehatan hanya mengatur 3 syarat minimal: (1) Peliburan sekolah dan tempat kerja, (2) Pembatasan kegiatan keagamaan, dan (3) Pembatasan kegiatan di tempat/ fasilitas umum. Aturan Pemprov DKI jauh lebih ketat. Mengapa? Karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat peduli dengan keselamatan warganya.
Masih ingat seberapa banyak upaya yang dilakukan Anies Baswedan menanggulangi Covid-19? Barisan Nusantara sempat mendokumentasikan kebijakan progresifnya padahal masih di awal pandemi. Mulai dari berkoordinasi dengan 199 Rumah Sakit di Jakarta, membentuk Tim Penanggulangan Covid-19 sangat awal pada 25 Februari 2020, menutup tempat wisata, menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah, mendorong sistem kerja dari rumah, mewajibkan pemakaian masker, melarang warga keluar rumah kecuali terpaksa, membatasi pergerakan orang.
Untuk melihat perkembangan Jakarta menanggulangi wabah Covid-19, kita bisa cek secara urut waktu kebijakan-kebijakan yang diambil di web corona jakarta. Ada juga perkembangan kasus dari hari ke hari yang disiarkan setiap hari baik melalui siaran media maupun lewat media sosial Pemprov DKI. Progresif dan transparan. Sehingga publik bisa tenang karena tahu keadaan sesunggunya.
Semua protokol detail PSBB ada dalam Pergub 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB. Tiap orang wajib memakai masker. Kegiatan sekolah, bekerja di tempat kerja, ibadah di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, pergerakan orang dengan moda. Semua dibatasi.
Jakarta paling progresif melakukan testing, 3 sampai 4 kali jumlah standar yang dipersyaratkan WHO. Seluruh Indonesia hanya ada 5 provinsi yang saat ini penuhi syarat WHO, Jakarta yang pertama. Sempat menjadi satu-satunya provinsi yang sesuai standar.
Jakarta juga selalu well prepared. Koordinasi antar Rumah Sakit bagus, ada sistem informasi dibangun. Maka Jakarta tak pernah alami kejadian fasilitas kesehatan kelimpungan tak bisa menampung pasien.
Leadership Anies Baswedan membuat kebijakan PSBB Pemprov DKI selalu obyektif, dengan pertimbangkan masukan ahli. Bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.
Saat ini kasus Covid di Jakarta lebih terkendali dengan grafik mendatar. Maka Pemprov DKI Jakarta terapkan kebijakan PSBB transisi sampai dengan 22 November 2020 dengan protokol yang lebih longgar daripada PSBB ketat seperti awal dulu.
