Barisan.co – Berdasarkan publikasi dari Kemenkeu, Pemerintah menganggarkan Rp7,21 triliun subsidi kuota bagi pelajar dan mahasiswa untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring akibat Covid-19. Sementara untuk anggaran kuota bagi pengajar, saat ini sedang dihitung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Anggaran sebesar Rp7,21 triliun ini berasal dari anggaran tambahan sebesar Rp6,72 triliun untuk Kemendikbud dari dana cadangan APBN 2020, dan dari realokasi anggaran Kemendikbud sebesar Rp492,8 miliar.
Secara rinci, subsidi kuota ini akan diberikan selama 4 bulan dari September hingga Desember 2020 sebesar 35GB perbulan untuk 39,78 juta siswa, dan 50GB perbulan untuk 8,24 juta mahasiswa. Sedangkan untuk guru 42GB perbulan dan dosen sebesar 50GB per bulan.
Pengamat pendidikan Dr. Sutrisno Muslimin, menyatakan setuju atas kebijakan yang dikeluarkan pihak Kemenkeu. Namun subsidi kuota pemerintah kepada pelajar, mahasiswa, dan pengajar yang nilainya mencapai lebih dari Rp7 triliun harus tepat sasaran. Untuk pelajar dan mahasiswa yang terdampak agar mempunyai akses untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (daring).
Dr. Sutrisno menilai, subsidi kuota untuk mereka sangat membantu bahkan menjadi kebutuhan pokok pada saat pandemi saat ini. Akan tetapi yang perlu dicermati adalah soal tepat sasarannya, karena banyak yang menerima subsidi kuota tersebut adalah kelompok ekonomi mampu atau yang tidak membutuhkan bahkan kelas ekonomi menengah ke atas.
“Untuk yang menerima subsidi kuota lebih diperhatikan lagi, terutama harus tepat sasaran jangan yang mampu diberikan subsidi kuota tetapi yang kurang mampu malah tidak kebagian subsidi kuota.” Kata Dr. Sutrisno saat dihubungi barisan.co, Kamis (10/09/2020).
Menurut Dr. Sutrisno, pada kenyataannya masih kedapatan di beberapa daerah yang tidak bisa melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) karena keterbatasan biaya. Sehingga tidak bisa membeli kuota. Ada juga keterbatasan jaringan yang tidak memadai sehingga menghambat proses PJJ tersebut.
Di Jakarta dan kota-kota besar, misalnya, lebih dari setengah pelajarnya adalah yang memiliki ekonomi kelas atas. Bahkan di rumahnya sudah terpasang WiFi unlimited. Mereka dirasa tidak perlu lagi membutuhkan subsidi kuota dari pemerintah.
“Bagi warga yang memiliki ekonomi berkecukupan sebaiknya tidak perlu diberi bantuan subsidi kuota, apalagi yang di rumahnya sudah memasang WiFi unlimited itu sebaiknya tidak lagi membutuhkan subsidi kuota. Banyak warga yang masih membutuhkan subsidi kuota tersebut, khususnya di daerah-daerah luar Jakarta yang sama sekali tidak mampu untuk membeli sebuah kuota internet.” Tutur Dr. Sutrisno.
Menurut Dr. Sutrisno, mungkin patut dicontoh program DKI Jakarta yg memasang WiFi di pemukiman-pemukiman padat yang rata-rata memiliki ekonomi tidak mampu. Cara tersebut dinilai lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi yang mengeluhkan tidak kebagian subsidi kuota bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu.
