Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Terkini Politik & Hukum

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dinilai Ugal-ugalan

:: Ananta Damarjati
26 Januari 2023
dalam Politik & Hukum
Demo Kepala Desa

Ilustrasi: dpr.go.id.

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp

Gagasan memperpanjang masa jabatan kades menjadi 9 tahun ditentang banyak pihak.

BARISAN.CO – Dua kali sudah para kepala desa berunjuk rasa di bulan pertama tahun 2023. Pada demo terakhir, Rabu 25 Januari 2023 kemarin, massa kepala desa yang melakukan aksi di depan gedung Senayan diklaim berjumlah 44 ribu orang.

Massa yang terhimpun dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut di antaranya kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, dan penerbitan Nomor Induk Perangkat Daerah (NIPD).

Selain itu ada pula tuntutan kontroversial yakni perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.

Secara umum, tuntutan terakhir didasarkan pada alasan sulitnya menyatukan masyarakat desa yang terpecah setiap selesai pemilihan kepala desa (pilkades) enam tahun sekali.

BACAJUGA

Tim Big Data Continuum

Tim Big Data Continuum Temukan Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi Kedok 3 Periode

5 Februari 2023
Jabatan Kades

Desa Bisa Jadi Sarang Korupsi Kalau Jabatan Kades Diperpanjang

27 Januari 2023

Lingkup pemilihan kades banyak bersinggungan dengan tetangga dan keluarga. Manakala konflik dalam pilkades terjadi, umumnya baru dapat selesai jelang masa jabatan berakhir. Akibatnya, kinerja kades terhambat.

Oleh sebab itu, jika jabatan diperpanjang, kades punya lebih banyak waktu membangun desa dan menyejahterakan warga.

Adapun pembangunan desa diklaim akan lebih efektif dalam periodisasi 9 tahun jabatan. Selain itu, akan ada efisiensi biaya penyelenggaraan pilkades.

Ringkas kata, perpanjangan masa jabatan diklaim bakal membuat kades bekerja lebih efisien, warga dapat lebih merasakan manfaat, dan desa lebih irit anggaran.

Kepala Desa vs Berbagai Kalangan

Presiden Joko Widodo, di sela-sela aktivitasnya meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung, Jakarta, Selasa (24/01/2023) kemarin, secara implisit kurang setuju dengan tuntutan para kades.

Jokowi tak melarang kades menyampaikan keinginannya. Namun, ia menegaskan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur masa jabatan kepala desa.

“Undang-undangnya sangat jelas, membatasi enam tahun,” kata Jokowi.

Selain Presiden, masyarakat sipil juga menganggap perubahan masa jabatan merupakan ancaman karena kekuasaan cenderung korup. Hal demikian disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.

“Semestinya fokus revisi bukan pada kekuasaan kepala desa, melainkan soal tata kelola desa yang lebih baik,” kata Lucius Karus saat diminta pendapat wartawan, Jumat (20/01/2023).

Warganet pun ramai-ramai mengecam tuntutan para kades. Akun Twitter @InspekturU mencuit, “Satu kata untuk para kades: MARUK!”

Satu kata untuk para kades: MARUK!

— Inspektur Upacara (@InspekturU) January 26, 2023

Sementara akun Twitter @Intel_ORBA mengajak wartawan dan masyarakat membentuk jejaring nasional untuk menginvestigasi dana desa. Ia menyatakan siap menampung informasi dugaan penyelewengan dana desa dan proyek mangkrak di desa.

“Bagi rekan-rekan yang berkenan turut menjadi kontributor di mana saja silahkan DM. Kami segera siapkan legal, biro hukum serta  jaringan media,” cuit @Intel_ORBA dikutip pada Kamis, 26 Januari 2023. [dmr]

Topik: Demo Kepala DesaKepala DesaPersatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Ananta Damarjati

Ananta Damarjati

Warga negara Indonesia, tinggal di Jakarta

POS LAINNYA

Partai Pengusung Anies Sepakati Piagam Koalisi Perubahan, Ini 6 Poin Isinya
Politik & Hukum

Partai Pengusung Anies Sepakati Piagam Koalisi Perubahan, Ini 6 Poin Isinya

24 Maret 2023
Kerugian Negara
Politik & Hukum

Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat dari Tahun ke Tahun

20 Maret 2023
Tawaran Damai Kejati DKI Dianggap Remehkan Penganiayaan Mario Dandy
Politik & Hukum

Tawaran Damai Kejati DKI Dianggap Remehkan Penganiayaan Mario Dandy

17 Maret 2023
Situasinya Sangat Memprihatinkan, Direktur PUAN Sarankan UU Perlindungan Anak Direvisi
Politik & Hukum

Situasinya Sangat Memprihatinkan, Direktur PUAN Sarankan UU Perlindungan Anak Direvisi

17 Maret 2023
GUSDURian Tolak Penundaan Pemilu
Politik & Hukum

Jaringan GUSDURian Tolak Penundaan Pemilu, Meminta KPU Teguh Melaksanakan Amanah Konstitusi

12 Maret 2023
Romo Paschal Dilaporkan Wakabinda Kepri Atas Pencemaran Nama Baik, Begini Tanggapan Pakar Hukum
Politik & Hukum

Romo Paschal Dilaporkan Wakabinda Kepri Atas Pencemaran Nama Baik, Begini Tanggapan Pakar Hukum

10 Maret 2023
Lainnya
Selanjutnya
Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

normalisasi

Normalisasi Perburuk Sedimentasi Sungai, Ciliwung Institute Kritik Keras Jokowi

TRANSLATE

TERBARU

Sejarah Asal Usul Penggunaan Mukena dalam Sholat, Bolehkah Berwarna-Warni?
Sosial & Budaya

Sejarah Asal Usul Penggunaan Mukena dalam Sholat, Bolehkah Berwarna-Warni?

:: Thomi Rifai
27 Maret 2023

BARISAN.CO - Mukena merupakan salah satu busana yang sudah lama dipakai oleh kaum hawa, terutama para muslim wanita di Indonesia...

Selengkapnya
putra nabi muhammad

Putra-Putri

27 Maret 2023
Melemahnya Gerakan Sipil

Mengulik Melemahnya Gerakan Sipil dan “Student Movement”

27 Maret 2023
Kisah Umar bin Khattab Membantak Malaikat Munkar Nakir

Kisah Umar bin Khattab Membentak Malaikat Munkar Nakir di Alam Kubur

27 Maret 2023
Mengenal Asal Muasal Sarung, Kain Serbaguna yang Menjadi Identitas Bangsa

Mengenal Asal Muasal Sarung, Kain Serbaguna yang Menjadi Identitas Bangsa

26 Maret 2023
Lainnya

SOROTAN

Melemahnya Gerakan Sipil
Opini

Mengulik Melemahnya Gerakan Sipil dan “Student Movement”

:: Pril Huseno
27 Maret 2023

Melemahnya Gerakan Sipil

Selengkapnya
Puasa, Zakat dan Transformasi Sosial

Puasa, Zakat dan Transformasi Sosial

25 Maret 2023
pelarangan thrifting

Drama Pelarangan “Thrifting” Import

25 Maret 2023
Timnas Israel Bertanding di Indonesia, Jokowi Gagal Jadi ‘Little Sukarno’

Timnas Israel Bertanding di Indonesia, Jokowi Gagal Jadi ‘Little Sukarno’

24 Maret 2023
Larangan ASN Buka Puasa Bersama

Larangan ASN Buka Puasa Bersama Tidak Konsisten dengan Narasi Pemulihan Ekonomi

24 Maret 2023
Memangkas Reproduksi Kekerasan di Kampus Islam

Memangkas Reproduksi Kekerasan di Kampus Islam

22 Maret 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Terkini
  • Senggang
  • Fokus
  • Opini
  • Kolom
    • Esai
    • Analisis Awalil Rizky
    • Pojok Bahasa & Filsafat
    • Perspektif Adib Achmadi
    • Kisah Umi Ety
    • Mata Budaya
  • Risalah
  • Sastra
  • Khazanah
  • Sorotan Redaksi
  • Katanya VS Faktanya
  • Video

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang