Polemik Film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’, Kenapa Dihapus?

  • Whatsapp

Barisan.co – Film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ sempat jadi perbincangan di media sosial bahkan sejak beberapa hari sebelum hari penayangan secara virtual di Youtube pada Kamis (20/8/2020), bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharam. Namun film yang disiarkan di Youtube tersebut tertulis telah diblokir oleh pemerintah.

Dijadwalkan tayangkan live di kanal YouTube Khilafah Channel pada Kamis (20/8/2019) pukul 09.00 WIB. Namun hingga lebih satu jam film tersebut tidak bisa ditonton. Hal yang sama terjadi pada Channel Youtube lainnya, Ade Jawabi, yang mengunggah ulang film tersebut hingga pukul 11.48 WIB ini masih setia ditonton 998. Namun film hanya terus berputar di pembukaan.

Bacaan Lainnya

Diinisiasi oleh sejarawan bernama Nicko Pandawa bersama Komunitas Literasi Islam JKDN, film yang disajikan dalam bentuk dokumenter ini menceritakan tentang hubungan Indonesia yang berkaitan dengan khilafah Islamiyah, terutama pada masa Khalifah Utsman.

Menurut Nicko, Khilafah Islamiyah yang dulu pernah berpusat di Turki mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nusantara. Bahkan keeratan itu telah muncul sejak masa Khalifah Utsman. Nicko menambahkan, Khalifah Utsman mengirim utusan ke China melewati Nusantara, jejaknya bisa ditemukan di daerah Lhokseumawe, Aceh Utara, berupa pemakaman keturunan Abbasiyah.

Dikutip dari sinopsis filmnya yang beredar, pada 1404 M (808 H) Sultan Muhammad I mengirim surat kepada para pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah meminta sejumlah ulama guna diberangkatkan ke Jawa.

Selanjutnya, diberangkatkanlah para ulama dalam enam angkatan yang masing-masing terdiri dari sembilan orang. Angkatan I dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim asal Turki. Angkatan berikutnya hingga angkatan VI ditetapkan ketika ada ulama yang meninggal di angkatan sebelumnya. Kisah tersebut di kalangan masyarakat nusantara terkenal dengan sebutan Wali Songo.

Film dokumenter ini langsung melahirkan pro dan kontra. Beberapa sejarawan yang masuk nama-namanya dalam launching film tersebut, ramai-ramai mengklarifikasi.

Sebagaimana pencatutan nama Prof. Peter Carey, seorang peneliti Nusantara khususnya Jawa yang berasal dari Inggris. Melalui asistennya, Christopher Reinhart, memberikan sanggahan atas klaim-klaim dalam film tersebut.

Dalam keterangan pers yang dikutip dari Republika.co.id, Christopher menjelaskan, dirinya ingin meneruskan, atas permintaan Prof Carey, informasi lanjutan mengenai klaim adanya hubungan antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa.

Dia menjelaskan pada 16 Agustus 2020, Prof Carey mengirimkan surat elektrononik kepada ahli sejarah hubungan Utsmaniyah–Asia Tenggara, Dr Ismail Hakki Kadi, yang dibalas pada 18 Agustus 2020 perihal klaim-klaim yang tersebut di atas. Pokok pemikirannya adalah sebagai berikut.

Pertama, tidak ada bukti pada dokumen-dokumen di Arsip Turki Utsmani yang menunjukkan bahwa ‘negara’ Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak (1475–1558). Utamanya raja pertamanya, Raden Patah (bertakhta, 1475–1518), memiliki kontak dengan Turki Utsmani.

Kedua, kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa.

Ketiga, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta (didirikan 1749) dalam hal hierarkhi sebagaimana dimaksud di dalam poin nomor 2. Termasuk, tidak ada bukti dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa panji ‘Tunggul Wulung’ merupakan ‘bukti’ bahwa Yogyakarta adalah wakil dari Turki Utsmani di Jawa, berdasarkan penelitian kearsipan Dr. Kadi yang telah lama meneliti dokumen-dokumen Turki Utsmani di Arsip Utsmani di Istanbul.

Dr. Kadi menyebutkan bahwa jika ada satu saja dari ‘legenda-legenda’ di atas yang memiliki dukungan bukti sejarah, dia pasti telah memasukkannya ke dalam hasil penelitiannya yang terbaru, yang beliau sunting bersama dengan Prof A C S Peacock dari Universitas St Andrew’s di Skotlandia, berjudul Ottoman-Southeast Asian Relations; Sources from the Ottoman Archives (Leiden: Brill, 2019), dua jilid.

Dalam siaran pers tersebut disebutkan, pernyataan tersebut dibuat untuk meluruskan informasi yang diklaim berdasarkan sejarah di mana nama Prof. Peter Carey dicatut di dalamnya, padahal sama sekali tidak memiliki bukti dokumenter kesejarahan yang valid.

“Tendensi semacam ini, yang ditunjukkan oleh generasi sekarang, tampak seperti bentuk minderwardigheid (ketidakpercayadirian) yang menganggap bahwa orang-orang Indonesia masa lampau tidak dapat bertahan dari kolonialisme tanpa bantuan asing,” ujar dia.

Padahal, menurut dia, jelas sejarah yang asli dari negara ini menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia sendiri dan perjuangannya adalah faktor yang membuat Indonesia dapat bertahan melewati penjajahan Eropa maupun Jepang hingga akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan yang penuh pada 17 Agustus 1945.

Senada dengan itu, Salim A Fillah juga sangat menyesalkan namanya dicatut untuk propaganda dalam film tersebut. Di akun Facebook pribadinya, ia menyatakan mendukung Prof. Peter Carey dan Ki Roni Sodewo dalam menyatakan ketidaksetujuannya pada framing dan isi keseluruhan film. Ia juga meminta agar wawancara dengan mereka dihilangkan dari film.

Salim menilai pihak yang memproduksi film saat mewancarai dirinya tidak berlaku jujur karena maksud dan tujuan wawancara tidak diungkap secara terbuka di awal lalu dijadikan bagian dari suatu narasi yang tidak disetujui oleh narasumber.

“Dapat diduga ada ketidakterbukaan kepada narasumber dalam hal ini Ki Roni Sodewo dan Prof. Peter Carey akan maksud, tujuan, dan keperluan penggunaan hasil wawancara tersebut sehingga ketika hasil wawancara dirilis sebagai film ‘Jejak Khilafah’ maka kedua beliau menyatakan keberatan. Hal ini tentu sangat disesalkan.” kata Salim A Fillah dalam klarifikasinya.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh sejarawan Alwi Alatas yang namanya juga dikaitkan dalam film tersebut. Alwi mengakui bahwa ia memang pernah diwawancara terkait kekhalifahan dan Nusantara. Namun, Alwi menekankan bahwa penyampaiannya dalam wawancara itu sebatas penjelasan sejarah.

“Beberapa bulan yang lalu saya diwawancara untuk sebuah film dokumenter tentang hubungan Kekhalifahan dan Nusantara di masa lalu. Saya sanggupi ketika itu dalam konteks sepenuhnya sebagai sejarawan. Baru-baru ini saya diundang ke acara launching film dokumenter tersebut yang diadakan pada tanggal 2 Agustus 2020, tapi saya tolak baik-baik,” ujar Alwi dalam keterangan tertulisnya dikutip dari hidayatullah.com.

Kemudian, sambung Alwi, panitia acara tersebut meminta izin kepada Alwi untuk menampilkan cuplikan hasil wawancara itu.

“Panitia minta izin cuplikan wawancara saya ditampilkan di acara tersebut. Saya persilakan, karena memang hasil wawancara,” ujarnya.

“Terkait pertanyaan beberapa orang tentang keterlibatan saya dalam film tersebut, maka perlu dijelaskan bahwa posisi saya hanya sebagai salah satu narasumber untuk sebuah film dokumenter sejarah, tidak lebih dari itu,” ujar Alwi.

Kalau film itu diproduksi dan dikeluarkan untuk memberikan penjelasan sejarah, lanjut Alwi, “Alhamdulillah, memang itu yang saya maksudkan.”

“Namun sekiranya wawancara saya dan film tersebut digunakan untuk menyebarluaskan ide atau gerakan khilafah kalangan tertentu, maka itu di luar pengetahuan saya, tidak mewakili pandangan pribadi saya dan tidak pula saya restui,” pungkasnya.

Belakangan, sejak adanya komplain dari Peter Carey, pihak pembuat film JKDN telah mengeluarkan seluruh argumentasi yang berdasar pada pikiran Peter Carey. Bahkan, tak ada lagi secuil pun wajah Peter Carey muncul di film JKDN.

Menurut Ahmad Khozinudin, yang dikaji film JKDN bukan hanya Jawa, tetapi juga Nusantara. Nusantara yang dikaji juga bukan wilayah yang hari ini disebut Indonesia, tetapi juga meliputi Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina.

Hingga tulisan ini dibuat, belum ada penjelasan dari pihak terkait khususnya pemerintah soal alasan kenapa film ini di-takedown. Padahal sebagai bahan diskusi terkait sejarah, biarkan saja perdebatan dan penyajian data sejarah disajikan dari berbagai pihak, entah yang pro maupun yang kontra terhadap film ini.


Penulis: Busthomi Rifa’i

Editor: Ananta Damarjati

Pos terkait