Belakangan Anies meminta agar pemerintah pusat mengkoordinasikan penanganan pandemi di wilayah anglomerasi Jakarta. Sebab berdasar kajian epidemologi, tidak mungkin daerah berjalan sendiri-sendiri dalam menangani pandemi.
Tidak lama setelah itu, pemerintah pusat membentuk Satgas penanganan pandemi Jawa – Bali. Artinya, usulan Gubernur Anies diperluas, bukan hanya Jabodetabek, namun Jawa dan Bali.
Dari fakta itu di mana sisi menyerahnya? Atau mungkin Giring berpikir Anies mestinya bertindak layaknya seorang presiden yang bisa memerintahkan kepala daerah lain? Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menyerahkan penanganan bencana nasional non-alam kepada masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan harus terpusat karena locus delicti-nya lintas wilayah.
Kita memaklumi ketidakpahaman Giring karena dua hal. Pertama, Giring bukan politisi yang tumbuh dari bawah. Tidak ada track recordnya sebagai aktivis politik sehingga tidak memiliki basis pemikiran yang jelas. Landasan berpikirnya adalah kekalahan jagoannya dalam kontestasi Pilkada 2017. Semua kebijakan dan pernyataannya hanya dimaksudkan untuk membalas momentum menyakitkan itu.
Kedua, sikap yang dipertontonkan Giring selaras dengan partai tempatnya bernaung yang sepertinya selalu menonjolkan kebencian luar biasa sebagai cara untuk meraih dukungan publik. Sebab masih ada sekelompok orang yang terang-terangan menolak move on dari kekalahan Pilkada DKI 2017. PSI memelihara dukungan kelompok ini dengan cara terus menebar kebencian kepada Gubernur DKI.
Sebagai contoh, tidak ada satu pun kebijakan Pemprov DKI yang benar di mata PSI. Semua persoalan bahkan yang sudah dapat diatasi, dijadikan alat untuk melampiaskan target impiannya menjatuhkan Anies melalui interpelasi. PSI tidak mau melihat fakta bahwa kebanjiran, macet, polusi udara, transportasi publik, penataan ruang publik dan lain-lain sudah dapat diatasi dan dibenahi sehingga kondisi sekarang jauh lebih baik dibanding sebelumnya.
Meski luas wilayah terdampak banjir di Jakarta terus berkurang dan genangan semakin cepat surut, namun PSI menutup mata sehingga ketika ada satu wilayah yang terdampak, langsung menggaungkan interpelasi.
Interpelasi yang sejatinya hak semua anggota dewan, dimanipulasi untuk pencitraan politik PSI. Fakta menunjukkan, tidak ada satu pun inisiatif yang dilontarkan PSI terwujud. Sesungguhnya PSI pun tahu, inisiatif-inisiatif mereka tidak akan pernah mendapat dukungan partai lain karena memang tidak berdasar data dan fakta. Tetapi PSI akan terus melontarkan interpelasi tiap bulan, tiap kesempatan, demi gimmick politik demi memuaskan konstituennya.
